Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Berharap Bencana Menjadi Fokus Utama Pemerintah pada 2017

Kompas.com - 29/12/2016, 16:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho berharap, pada 2017 bencana alam menjadi salah satu fokus dan prioritas pemerintah.

Sutopo mengatakan, secara geografis Indonesia berada di titik rawan bencana karena menjadi pertemuan tiga lempeng besar dunia, yakni Lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik.

"Dan perlu disadari, ada keterkaitan kuat antara bencana dan pembangunan. Karena bencana mampu menghancurkan infrastruktur yang sudah dibangun. Padahal dari infstruktur itu diharapan mampu menggenjot perekonomian," kata Sutopo saat ditemui di Gedung BNPB, Kamis (29/12/2016).

(Baca: BNPB Sebut Bencana pada 2016 Meningkat Drastis Dibanding 2015)

Ia mencontohkan, pada 2015, total kerugian akibat bencana mencapai Rp 241 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk biaya perbaikan infrastruktur yang rusak.

Sementara untuk 2016, Sutopo menyatakan total kerugian akibat bencana masih dihitung. Terlebih, Sutopo mengungkapkan, yang kerap menjadi korban ialah masyarakat miskin yang cenderung bermukim di daerah rawan bencana.

Mereka, kata Sutopo, akhirnya menjadi lebih sulit keluar dari jurang kemiskinan karena rumah dan aset produksi yang dimilikinya rusak.

"Ini yang saya kira harus jadi perhatian juga. Saya berharap persoalan bencana ini menjadi main stream juga sehingga kita mampu menghadapinya dan tak mengganggu proses pembangunan kita," lanjut Sutopo.

Kompas TV Diguyur Hujan 3 Jam, Rumah Warga Tergenang Banjir
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com