"Jabatan Hakim MK Seumur Hidup Itu Mengerikan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, jabatan hakim konstitusi yang menjadi seumur hidup akan memengaruhi kualitas putusan.

Ia menanggapi usulan perpanjangan jabatan hakim konstitusi menjadi seumur hidup.

Usulan tersebut bergulir menyusul adanya uji materi masa jabatan hakim yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Menurut saya, (jabatan hakim konstitusi) seumur hidup itu agak mengerikan," kata Feri, seusai diskusi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2016).

Menurut dia, para hakim konstitusi sebaiknya tidak memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan mereka.

"Misalnya ada kewenangan apakah ini kewenangan MK berkaitan dengan pilkada atau tidak, apakah MK boleh menguji UU yang dibuat sebelum perubahan Undang-Undang Dasar. Itu boleh karena soal kewenangan," kata dia.

Putusan mengenai personal hakim seperti masa jabatan, gaji hakim, dan hal-hal personal lainnya juga dianggap tidak lazim dalam kajian-kajian yang berkaitan dengan putusan peradilan.

Jika MK mengabulkan uji materi itu, Feri menilai, idealnya berlaku untuk para hakim konstitusi pada jabatan berikutnya.

"Contoh, dulu ada (putusan terkait) DPR di Amerika yang membolehkan naik gaji mereka sendiri. Tapi berlaku untuk periode DPR berikutnya. Sehingga menghilangkan bias kepentingan pribadi. Nah MK harus meniru seperti itu," papar Feri.

Feri menilai, jabatan hakim konstitusi saat ini memang belum ideal, yaitu 5 tahun dan maksimal menjabat dua periode secara berturut-turut.

Masa jabatan 5 tahun, menurut dia, mendekatkan para hakim dengan kepentingan politik.

Seharusnya, jabatan hakim konstotusi lebih dari masa jabatan politik, misalnya 7 hingga 9 tahun.

"Tapi itu hanya sekali periode. Jadi mereka hanya sekali dipilih ya sudah selesai itu tidak bisa dipilih lagi," kata Feri.

Ia menegaskan, hakim konstitusi merupakan satu-satunya hakim yang memiliki sikap kenegarawanan. Mereka harus orang-orang khusus yang adil, baik, dipilih rakyat, bukan orang-orang "titipan" yang berafiliasi terhadap kelompok politik tertentu.

Oleh karena itu, menjadi sangat riskan jika nantinya jabatan hakim konstitusi berlaku seumur hidup.

"Sejauh ini lembaga-lembaga yang memilih hakim konstitusi acap kali menitipkan orang-orangnya. Jadi ini yang masalah. Presiden, Mahkamah Agung dan DPR. Tiga ini yang sering menitipkan figur-figur tertentu untuk bergerak di MK," ujar Feri.

"Meskipun ada beberapa figur (hakim) yang cukup independen, tapi konsekuensinya setelah 5 tahun mereka jarang dipilih lagi atau sebagian mengundurkan diri. Misal, Prof Mahfud MD," lanjut dia.