Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenag Diminta Pastikan soal Penambahan Biaya Visa Umrah

Kompas.com - 21/12/2016, 07:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Agama diminta untuk kembali memastikan kepada Pemerintah Arab Saudi bahwa penambahan biaya visa sebesar 2.000 riyal Saudi bagi jemaah umrah betul-betul terlaksana.

Penambahan biaya itu akan diberlakukan bagi jemaah umrah yang berangkat untuk kali kedua atau lebih dalam kurun waktu satu tahun.

"Kita tunggu sampai keputusan mereka benar-benar final. Karena dalam catatan saya, sudah tiga kali batal. Kami minta Menteri Agama memastikannya ke Kerajaan Arab Saudi," kata Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid, melalui pesan singkat, Rabu (21/12/2016).

Menurut dia, ada beberapa hambatan yang dialami Pemerintah Saudi dalam memberlakukan kebijakan tersebut.

Salah satunya adalah masih ada keraguan dan kegamangan dalam eksekusinya.

(Baca: Ini Penjelasan Menag soal Penambahan Biaya Visa 2.000 Riyal bagi Jemaah Umrah)

Alasan lain, budaya koordinasi di internal birokrasi Pemerintah Saudi masih sangat lemah.

Meski demikian, Sodik menilai, kebijakan penambahan biaya visa sebesar 2.000 riyal Saudi bagi jemaah umrah itu merupakan hal positif.

Kebijakan itu dianggap efektif menekan jumlah jemaah umrah dan dapat membawa manfaat lainnya.

"Agar orang tidak terlalu sering umrah berulang kali sehingga dana umrah yang berulang bisa digunakan untuk ibadah sosial seperti membangun infrastruktur ibadah, beasiswa, dan lainnya," ujar Politisi Partai Gerindra itu.

Adapun, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Abdul Jamil, menambahkan, pelaksanaan umrah dibuka sejak bulan November dalam kalender Masehi oleh Pemerintah Arab Saudi.

(Baca: Kemenag Berencana Moratorium Izin Biro Perjalanan Umrah)

Ia menjelaskan, keputusan penambahan biaya visa tersebut merupakan hasil sidang kabinet Pemerintah Arab Saudi pada pertengahan Agustus 2016.

"Sidang kabinet (Pemerintah Arab Saudi) yang dilakukan pada pertengahan bulan Agustus 2016 memutuskan, mereka yang masuk Arab Saudi itu dikenakan 2.000 riyal, dikecualikan bagi jemaah haji dan umrah kali pertama," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com