Usulan Moratorium UN Ditolak, Ini Komentar Mendikbud

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pasrah usulan moratorium atau penghentian sementara Ujian Nasional yang diajukannya ditolak dalam rapat kabinet terbatas, Senin (19/12/2016) sore.

Ia mengaku, menerima keputusan yang diambil dalam ratas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut.

"Saya kan pembantu Presiden," kata Muhadjir usai ratas.

(baca: Pemerintah Putuskan UN Tetap Berjalan)

Muhadjir langsung berjalan keluar dari Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, untuk menuju mobilnya.

Kepastian ditolaknya usulan moratorium UN disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Muhadjir mengaku tidak bisa bicara banyak karena sudah ada kesepakatan hasil ratas disampaikan oleh Pramono.

"Sudah ada kesepakatan secara resmi untuk menyampaikan hasil ratas itu Pak Seskab," ucap Muhadjir sambil terus berjalan menuju mobilnya.

Guna memperbaiki kualitas UN kedepannya, Mendikbud mengaku akan turut melibatkan guru-guru dalam pembuatan soal UN di bawah kendali Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Seskab sebelumnya menyampaikan bahwa UN akan tetap digelar seperti biasa. Meski demikian, pemerintah akan tetap melakukan sejumlah langkah penyempurnaan agar UN dapat benar-benar menjadi pendongkrak intelektualitas murid.

Pertama, pemerintah terus mendorong perbaikan kualitas guru.

"Guru yang sudah disertifikasi tentunya ditingkatkan dari waktu ke waktu kemampuannya sehingga dengan demikian akan ada evaluasi kinerja guru," ujar Pramono.

Kedua, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan meningkatkan kualitas kisi-kisi UN.