Beda dengan Wapres, Seskab Bantah Usulan Moratorium UN Ditolak

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah bahwa moratorium atau pemberhentian sementara program ujian nasional yang diajukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy telah ditolak dalam rapat kabinet Paripurna, Rabu (7/12/2016).

"Hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi ujian nasional belum diputuskan dalam ratas tersebut," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (13/12/2016).

Pramono mengatakan, saat rapat evaluasi ujian nasional memang masih ada perbedaan pandangan di antara para pejabat terkait yang hadir.

Perbedaan pandangan itu berkaitan dengan bagaimana anak didik di Indonesia dipersiapkan agar bisa bertarung dalam kompetisi global.

"Dan untuk itu Wapres, karena memang ujian nasional ini dimulai ketika Wapres menjadi Menko Kesra di era Bu Megawati, sehingga beliau sangat memahami ini. Beliau mengusulkan bahwa moratorium itu dievaluasi lagi," ucap Pramono.

Akhirnya, lanjut Pramono, Presiden Joko Widodo meminta Mendikbud untuk mendalami berbagai masukan yang disampaikan dalam ratas.

Presiden, lanjut Pramono, masih menunggu laporan lanjutan dari Mendikbud yang akan dilaporkan kembali di ratas berikutnya.

"Kebijakan yang akan berpengaruh besar itu adalah kebijakan yang berkaitan dengan ujian nasional ini. Karena itu tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa, gegabah. Harus dilakukan secara mendalam, maka untuk itu perlu ada ratas sekali lagi," ucap Pramono.

Pernyataan Seskab ini berbeda dari pernyataan yang sebelumnya disampaikan Wapres Jusuf Kalla. Usai ratas, Kalla menyebut bahwa usulan moratorium UN tidak disetujui.

"Ya, hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang," kata Kalla di Istana Wapres, Rabu.

(Baca: Usulan Moratorium Ujian Nasional Ditolak)

Wapres mengatakan, untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan dibutuhkan banyak upaya.

Pelaksanaan ujian nasional, merupakan salah satu upaya guna mendorong tercapainya target kualitas pendidikan nasional.

(Baca juga: Pemerintah Dianggap Tidak Kompak soal Ujian Nasional)