Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Metode Pelaksanaan Ujian Nasional Dinilai Perlu Disempurnakan

Kompas.com - 09/12/2016, 18:11 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana setuju ujian nasional tetap digelar. Namun, metodenya perlu dievaluasi.

Menurut Dadang, ujian nasional tidak boleh menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa.

“Mode soalnya yang harus disempurnakan. Model soal pilihan berganda kan hanya membuat anak tidak kreatif,” kata Dadang saat dihubungi, Jumat (9/12/2016).

Dadang mendukung langkah pemerintah yang membatalkan gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, untuk memoratorium pelaksanaan ujian nasional.

(Baca: Pimpinan Komisi X Sesalkan Pembatalan Moratorium Ujian Nasional)

Sejak awal, Komisi X juga telah memperingatkan Mendikbud agar berhati-hati dalam melempar wacana ke publik. Terlebih jika gagasan yang dilontarkan itu belum matang di internal eksekutif.

“Kita minta Mendikbud melakukan kajian agar ketika UN berubah menjadi Ujian Sekolah, tetap ada evaluasi yang bersifat nasional. Kalaupun bukan dalam bentuk ujian nasional, paling tidak balitbang melakukan pemetaan secara nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan ujian nasional yang relatif singkat memang membuat banyak siswa tertekan ketika mempersiapkannya. Untuk itu, perlu ada komponen lain yang dapat dijadikan sebagai alat penentu kelulusan peserta didik.

“Ya, kalau kelulusan harus mengakumulasikan seluruh nilai dari kelas 1 sampai kelas akhir, teori dan praktek. Kelulusan harus melingkupi aspek pengetahuan, sikap dan jaga keterampilan,” kata dia.

“Masa menentukan kelulusan selama belajar tiga tahun ditentukan oleh sekitar enam pelajaran dalam waktu tiga hari? Kan tidak fair,” lanjut dia.

Usulan moratorium ujian nasional yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, tidak disetujui.

Keputusan itu diambil dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Rabu (7/12/2016) pagi.

(Baca: Usulan Moratorium Ujian Nasional Ditolak)

“Ya, hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Rabu.

Wapres mengatakan, untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan dibutuhkan banyak upaya.

Kompas TV Ujian Nasional Dihapus?

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com