"Presiden Tak Pernah Temui Aksi Keluarga Korban Pelanggaran HAM..."

JAKARTA, KOMPAS.com - Momentum peringatan hari Hak Asasi Manusia yang jatuh pada 10 Desember, dimanfaatkan sejumlah keluarga korban pelanggaran HAM untuk mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. 

Selama dua tahun Pemerintahan Joko Widodo, dinilai belum memberikan perhatian terhadap upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM Masa lalu.

Kepala Divisi Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Feri Kusuma mengatakan, hingga saat ini belum konsep dari pemerintah terkait penyelesaian kasus melalui jalur yudisial maupun non yudisial.

Sementara, pada pidato hari HAM 9 Desember 2014, Presiden Jokowi menekankan pentingnya menjunjung hak asasi manusia sebagai dasar hubungan pemerintah dan rakyat.

(Baca: Sumarsih Memelihara Harapan dengan Aksi Kamisan...)

Presiden pun menekankan rekonsiliasi menyeluruh dan pengadilan HAM ad hoc sebagai dua mekanisme yang akan dilalui.

"Namun apa yang terjadi? Ada banyak agenda impunitas baik secara terang-terangan maupun malu-malu dibela oleh Presiden. Bersama dengan para pembantunya (menteri) melakukan tindakan yang bertentangan dengan agenda penyelesaian," ujar Feri saat ditemui di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).

Feri menuturkan, Presiden Jokowi begitu bersemangat menjaga citra blusukan, namun tidak pernah memberikan perhatian terhadap korban pelanggaran HAM.

Terlihat saat aksi unjuk rasa terkait penistaan agama di kawasan Monas pada 2 Desember 2016 lalu, Presiden mau menemui peserta aksi meski terguyur hujan.

Sementara itu, kata Feri, Presiden tak pernah sekalipun mengunjungi keluarga korban yang menggelar Aksi Kamisan di depan Istana Kepresidenan.

Hingga saat ini keluarga korban telah melakukan 471 kali aksi Kamisan sejak Januari 2007.

"Presiden tak pernah menemui aksi keluarga korban pelanggaran HAM di depan Istana," kata Feri.

Pada kesempatan yang sama, Paian Siahaan, bapak dari Ucok Siahaan, korban kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1998, meminta Presiden Jokowi memenuhi janji penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

(Baca: Aksi Kamisan dan Kisah Sumarsih yang Tergelincir ke Tengah Kekerasan Politik)

Menurut Paian, Presiden Jokowi pernah menyampaikan janji itu secara langsung kepada keluarga korban saat masa kampanye Pilpres 2014.

"Rasanya miris, apalagi Jokowi janji akan selesaikan HAM masa lalu. Itu dikatakan langsung saat bertemu langsung dengan kami saat kampanye Pilpres," ujar Paian.

Harapan Paian yang disampaikan ke Pemerintah sangat sederhana. Dia hanya ingin kasus pelanggaran HAM yang menimpa anaknya memiliki kejelasan. Sebanyak 13 orang yang hilang dalam kasus Penghilangan Orang 1998 hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

"Sampai saat ini saya tidak tahu Ucok masih hidup atau sudah mati," ucap Paian.