Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misi Cari Skytruck, Basarnas Kerahkan 300 Personel dan 15 Kapal

Kompas.com - 04/12/2016, 12:48 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya F Henry Bambang Soelistyo mengatakan, tim gabungan SAR di bawah kendali Basarnas masih terus melakukan pencarian dan misi penyelamatan terkait jatuhnya pesawat milik Polri dengan tipe M-28 (Skytruck).

Pesawat dengan nomor registrasi P4201 itu hilang kontak saat terbang dengan rute Pangkal Pinang - Batam pada Sabtu (3/12/2016).

Menurut Soelistyo, hari ini, Minggu (4/12/2016), tim SAR gabungan akan melakukan pencarian di titik prediksi jatuhnya pesawat seluas 200 nautical miles square.

Pencarian tersebut dilakukan melalui laut dengan menggunakan kapal milik Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian Air Polri.

Selain itu, Basarnas juga mengirimkan helikopter untuk melakukan pencarian melalui udara.

"Hari ini kami akan melakukan pencarian di area seluas 200 nautical miles square. Pencarian dilakukan melalui unsur laut maupun udara," ujar Soelistyo saat memberikan keterangan di kantor Basarnas Pusat, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (4/12/2016).

Soelistyo menjelaskan, sejak misi pencarian pada hari pertama, Basarnas mengerahkan 300 personel dari unsur Basarnas, TNI AL, Polair, dan KNKT.

Sementara itu, Basarnas juga mengerahkan 15 kapal yang terdiri dari lima kapal milik Basarnas, empat kapal milik TNI AL, empat kapal milik Polair, satu kapal milik KNKT, serta satu kapal milik Ditjen Bea dan Cukai.

"Untuk laut, 15 kapal kami operasikan. Itu 15 kapal cukup. Dari udara kami gerakkan heli dari Basarnas. Kapal Basarnas disertai sistem pencarian bawah laut. Ditambah lima penyelam untuk melakukan tugas konfirmasi apabila ditemukan obyek," kata Soelistyo.

Berikut 15 kapal yang digunakan saat pencarian korban kecelakaan pesawat Skytruck:

RB 209 Tanjung Pinang

KN Pandu Dewanata/Ternate

KN Baladewa/Sorong

RB 218/Pekanbaru

RIB Kansar Tanjung Pinang

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com