Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Persilakan PNS Ikut Shalat Jumat di Aksi 2 Desember

Kompas.com - 29/11/2016, 12:08 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambut baik rencana aksi unjuk rasa dengan agenda zikir, tausiah, doa bersama, dan ditutup dengan shalat Jumat di lapangan silang Monumen Nasional pada 2 Desember.

Tjahjo juga mempersilakan semua pihak yang ingin ikut dalam aksi tersebut, termasuk para pegawai negeri sipil (PNS).

"Doa bersama enggak masalah, silakan, mau TNI, PNS, Kepolisian, berbaurlah. Ini kan doa bersama untuk bangsa dan negara," ujar Tjahjo usai acara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-45 di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).

(Baca: Pengamanan Demo 2 Desember Tetap Maksimal meski Ada Jaminan Berlangsung Damai)

Menurut Tjahjo, keikutsertaan sejumlah PNS dalam aksi unjuk rasa tidak akan menggangu kinerja.

"Saya kira ini kan sebentar, silakan saja. Kalau mau shalat Jumat sama-sama, silakan," tambah Tjahjo.

Dalam kesempatan itu Mendagri mengimbau, bagi warga di daerah yang ingin ikut aksi serupa tidak perlu datang ke Jakarta.

Menurut Tjahjo, warga di luar Jakarta bisa menggelar aksi serupa di daerahnya masing-masing. (Baca: Polri Imbau Warga Luar Jakarta Tak Ikut Aksi 2 Desember di Monas)

"Lebih baik adakan di daerah daripada buang-buang uang ke Jakarta, khawatir ada apa-apa di jalan. Kalau mau doa, di daerah masing-masing enggak apa-apa," ujar politisi PDI-P tersebut.

Aksi unjuk rasa oleh GNPF MUI digelar untuk menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama.

Kepolisian RI memberi izin dengan aturan bahwa aksi unjuk rasa digelar di Monas. "Jika kurang disiapkan di Jalan Merdeka Selatan," kata Kapolri.

Rencananya, unjuk rasa akan dimulai pukul 8.00 WIB dan akan diakhiri shalat Jumat berjamaah.

(Baca: Aksi 2 Desember Akan Diisi Ceramah dan Doa Bersama)

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya juga mengumumkan akan menggelar Mogok Nasional pada hari itu.

Mogok Nasional itu akan dilaksanakan dalam bentuk unjuk rasa di 20 Provinsi dan 250 Kabupaten/Kota.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com