Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Banten Selenggarakan Lomba Aplikasi Pemilu

Kompas.com - 21/11/2016, 21:01 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten menyelenggarakan lomba pembuatan aplikasi pemilu.

KPU Banten bekerja sama dengan Universitas Multimedia Nusantara dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriyatna, mengatakan Pilkada Banten Apps Challenge 2016 merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2017.

Sebab, partisipasi masyarakat Banten termasuk terendah.

"Pada Pilkada Kabupaten Serang tahun 2015, tingkat partisipasi pemilih hanya 50,36 persen," kata Agus, di Kantor KPU, Jakarta, Senin (21/11/2016). 

Agus mengatakan, pemilu dan teknologi merupakan paket yang tak bisa dielakkan saat ini.

Teknologi, kata dia, dapat mempermudah penyelenggaraan pemilu, termasuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Menurut Agus, ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi aktif, di antaranya dipengaruhi oleh informasi yang diterima oleh pemilih. 

"Teknologi dapat hadir untuk menyampaikan berbagai data dan informasi terkait pemilu kepada pemilih dengan cepat dan mudah dipahami," ujar Agus.

Apps Challenge dapat dibuat dengan menggunakan sistem Android, IOS, Windows Phone, dan Website.

Peserta yang terdiri dari individu dan kelompok, diberi kebebasan merancang aplikasi dengan berbagai informasi mengenai Pilkada Banten mulai dari profil kandidat, visi-misi, program, daftar pemilih.

Selain itu, masyarakat dapat membuat aplikasi permainan yang menarik minat pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi aktif pada Pilkada Banten 2017.

Pendaftaran dan pengumpulan aplikasi ditutup pada tanggal 5 Desember 2016.

Para finalis akan mempresentasikan karyanya di UMN Banten pada 17 Desember 2016. KPU Banten menyiapkan total hadiah sebesar Rp 32 juta.

Para peserta harus memiliki KTP Banten dengan membuka tautan www.bit.ly/pilkadabantenappschallenge.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com