Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Minta Peserta Demo 2 Desember Dibatasi

Kompas.com - 18/11/2016, 15:26 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta peserta aksi, jika rencana demonstrasi 2 Desember 2016 terealisasi, dibatasi.

Tito mengaku kesulitan mengontrol aksi jika massa yang hadir terlalu banyak. Menurut Tito, sulit mengontrol psikologis massa dalam jumlah yang relatif banyak.

Massa, kata Tito, dapat terpicu provokasi jika ada pihak ketiga yang ingin aksi berbuntut kericuhan.

"Kalau sudah terlalu banyak sulit dikontrol. Timbul psikologi massa yg mudah dipicu, apalagi jika ada pihak ketiga. Kalau akan demo tolong dibatasi sehingga ada kontrol dari pimpinan demo," ujar Tito di Kantor MUI, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

(Baca: Wiranto: Jangan Ada Lagi Demonstrasi Urusan Ahok)

Tito juga menuturkan, peserta yang akan mengikuti demonstrasi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang tak berdemo.

Aksi  jangan sampai mengganggu keamanan dan ketentraman.

"Kasihan masyarakat yang butuh keamanan dan ketentraman. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan otomatis bisa mempengaruhi pembangunan. Negara kita bisa jadi terpuruk," kata Tito.

Selain itu, Tito meminta masyarakat cerdas menanggapi rencana demonstrasi yang menuntut agar Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ditahan dalam kasus dugaan penistaan agama tersebut.

Menurut Tito, masyarakat tidak boleh membawa masalah ini ke isu suku agama ras dan antargolongan (SARA), apalagi jika sampai memecah persatuan.

Menanggapi tujuan aksi, Tito mengatakan, saat ini Polri serius menuntaskan kasus Ahok. 

"Saya pikir masyarakat harus cerdas jangan terbawa. Saya Kapolri tegas berikan keseriusan jaminan kasus ini diselesaikan secepat mungkin," ucap Tito.

Diberitakan, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) akan menggelar aksi damai jilid III pada 2 Desember 2016.

(Baca: GNPF MUI Gelar Aksi Damai pada 2 Desember 2016)

Panglima Lapangan GNPF MUI, yang juga Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman mengatakan, aksi damai dilakukan karena Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hingga kini belum ditahan pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

Kompas TV Ketua MUI: Presiden Tak Akan Intervensi Kasus Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com