Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HMI Laporkan Kapolda Metro Jaya ke Propam

Kompas.com - 11/11/2016, 12:50 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melaporkan Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Laporan tersebut diterima dengan nomor SPSP2/3584/XI/2016/BAGYANDUAN.

Ketua Umum PB HMI Mulyadi P Tamsir menilai, pernyataan Iriawan dalam sebuah video yang tersebar di media sosial saat aksi unjuk rasa pada 4 November 2016 mengandung unsur provokatif dan mencemarkan nama baik.

Mulyadi merasa HMI tercederai atas pernyataan Iriawan.

"Kami sudah dihasut dan diadu domba dengan teman-teman yang lain. Maka, hari ini kami minta dari pihak Mabes Polri untuk memberikan keadilan," kata Mulyadi di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

(Baca: Massa FPI Redam Emosi Massa HMI yang Ricuh dengan Polisi di Depan Istana)

Menurut Mulyadi, pernyataan Iriawan telah melanggar etika aparat penegak hukum. Untuk itu, pihaknya mengadukan ke Divisi Propam.

Koordinator tim kuasa hukum PB HMI Muhammad Syukur Mandar menyayangkan keluarnya pernyataan Iriawan.

Selain pelanggaran kode etik, pihaknya juga akan melaporkan pelanggaran pidana.

(Baca: Polisi Tetapkan Lima Anggota HMI Tersangka Kericuhan pada Demo 4 November)

"Sebagai negara hukum, kami meminta Kapolri dan Presiden harus konsisten dalam penegakan hukum. Kami punya bukti video dan bukti foto itu yang kami adukan, selain yang beredar di YouTube maupun bukti foto yang sudah kami dapatkan," ucap Syukur.

Selain itu, Syukur menyiapkan tujuh orang saksi yang mendengar secara langsung pernyataan Iriawan. Saksi tersebut, kata dia, tidak hanya dari kalangan HMI.

"Kemudian yang kami juga pertanyakan kenapa yang ditangkap pada tanggal 4 itu dilepaskan. Bagaimana proses penegakan hukumnya, sedangkan kader HMI yang bukan provokator malah ditangkap," ujar Syukur.

(Baca: Mahfud MD: Kami Tak Akan Bela Kader HMI yang Rusuh, Dihukum Saja)

Video berdurasi 1 menit 35 detik diunggah oleh akun YouTube bernama Muslim Friends pada Sabtu (5/11/2016).

Video itu menampilkan tayangan saat Kapolda Metro Jaya sedang berbincang dengan pendemo yang menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ketika itu, Iriawan menyikapi provokasi ketika aksi unjuk rasa berjalan tertib.

Kompas TV 10 Terduga Provokator Aksi 4 November Diamankan Petugas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com