Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan PBNU Larang Atributnya Digunakan Saat Unjuk Rasa 4 November

Kompas.com - 07/11/2016, 16:46 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Bidang Kebudayaan dan Hubungan Antar-umat Beragama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Imam Aziz mengatakan bahwa PBNU memiliki alasan kuat melarang penggunaan atributnya saat demo 4 November 2016.

Demo yang diinisiasi sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) itu menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum karena diduga menista agama.

Menurut Imam, secara kelembagaan, NU tidak ingin mengeluarkan pernyataan apa pun terkait isu yang menjadi tuntutan dalam demonstrasi tersebut.

(Baca: Atribut NU dan Muhammadiyah Dilarang Dibawa Saat Demo 4 November)

"PBNU berkali-kali mengatakan warganya boleh ikut demo, tapi dilarang membawa atribut NU. Secara kelembagaan, NU tidak ingin mengeluarkan pernyataan apa pun," ujar Imam dalam Pertemuan Nasional Program Peduli Lakpesdam PBNU di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Imam menuturkan, selama ini NU selalu memegang prinsip dasar moderat. Artinya, NU menekankan pandangan keislaman yang moderat.

Prinsip moderat NU, kata Imam, bukan tanpa dasar. NU selalu berusaha untuk seimbang dan menjadi penengah dalam setiap persoalan sosial yang ada.

Menurut Imam, sikap moderat NU merupakan rahmat dari Tuhan. Jika seseorang bersikap tanpa rahmat tersebut, dia akan memiliki hati yang keras.

Sikap keras itulah yang akan membuat orang-orang di sekitarnya akan menyingkir dari lingkungannya.

(Baca: NU Semarang Tolak Permintaan Kirim Massa untuk Demonstrasi di Jakarta)

Oleh sebab itu, dia meminta kepada semua nahdliyin (warga NU) mengedepankan musyawarah saat menghadapi masalah, meskipun dengan kelompok lain yang berbeda agama dan keyakinan.

"Dalam bersikap dengan orang lain harus lembut dan penuh kasih sayang. Kalau perlu berikan pengampunan kepada yang bersalah. Kita semua harus bisa mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah," ungkapnya.

Sebelumnya Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, dalam jumpa pers seusai bertemu Presiden Joko Widodo, Selasa (1/11/2016), meminta warga NU yang ikut demonstrasi 4 November tidak membawa atribut NU.

Sebab, secara kelembagaan, NU tidak ikut serta dalam demonstrasi tersebut.

"Jangan sampai pakai bendera Ansor, bendera NU, itu yang saya larang. Karena apa? Karena NU didirikan oleh kiai-kiai bukan untuk demonstrasi, tapi untuk pendidikan, untuk kerakyatan, kemasyarakatan," kata dia.

Kompas TV Presiden Jokowi: Negara Aman dan Terkendali
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com