Presiden PKS: Jangan Ada Kepentingan Politik Menunggangi Aksi 4 November

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengimbau semua pihak agar tak mengaitkan rencana unjuk rasa di depan Istana, Jakarta pada Jumat (4/11/2016), dengan Pilkada DKI Jakarta.

Menurut Sohibul, aksi unjuk rasa nanti murni seruan rakyat agar aparat penegak hukum bersikap imparsial dalam menangani laporan masyarakat terkait pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap menista agama.

"Mari kita cegah, jangan sampai ada kepentingan politik sesaat yang menunggangi aksi 4 November nanti, itu murni aspirasi rakyat yang menginginkan agar penegak hukum bertindak bijak dalam menangani laporan terkait pernyataan Ahok," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2016) malam.

(baca: Fadli Zon Mau Ikut Aksi 4 November, Ini Komentar Prabowo)

Ia menyatakan, jika nantinya aksi unjuk rasa tersebut dikaitkan dengan kepentingan politik justru akan membuat situasi semakin tidak kondusif.

Karena itu, kata Sohibul, dalam hal ini aparat penegak hukum diharapkan tidak bermain politik.

Ia menambahkan, netralitas Polisi kali ini sangat dibutuhkan. Jika tidak, yang terjadi ke depannya, prinsip negara hukum di Indonesia bisa runtuh.

(Baca: Prabowo Anggap Wajar jika Rakyat Turun ke Jalan pada 4 November)

"Ahok memang sudah minta maaf dan itu kami apresiasi secara etis. Tapi kan secara yuridis laporan terhadap Ahok perlu diselesaikan sebagai prinsip tegaknya negara hukum di Indonesisa," lanjut Sohibul.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin sebelumnya menganggap masalah pernyataan Ahok yang mengutip surat Al Maidah ayat 51 sudah berkembang di luar konteks dan tidak proporsional.

(baca: Kasus Ahok Sudah Melebar, MUI Serahkan Penyelesaiannya kepada Polisi)

Masalah tersebut, kata dia, sudah ditarik ke ranah politik sehingga menjadi mengganggu.

"Sebenarnya, tidak ada hubungannya dengan politik, pilkada, tetapi dikaitkan dengan berbagai masalah, kemudian menjadi tidak proporsional, bahkan di luar konteks sehingga masalah ini menjadi begitu mengganggu dan hiruk pikuk," ucap Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, karena itu, pihaknya sepakat agar masalah pernyataan Ahok tersebut diserahkan penyelesaiannya melalui jalur hukum.

"Kita sepakat bahwa semua ini diproses secara terhormat, secara proporsional melalui proses hukum," kata Ma'ruf.