Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Kalla, Menakertrans Klaim Lebih dari 7 Juta Lapangan Kerja Dibuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dakhiri mengklaim, lebih dari tujuh juta lapangan kerja dibuka sejak dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tahun 2014, sebanyak 2.654.305 lapangan pekerjaan dibuka. Sementara 2015, sebanyak 2.886.288 lapangan pekerjaan.

Sedangkan tahun ini, per September, sebanyak 2.232.349 lapangan pekerjaan yang dibuka.

"Jadi pada intinya, pemerintah sudah melampaui target membuka dua juta lapangan kerja per tahunnya," ujar Hanif di Kantor Kepala Staf Presiden, Jakarta pada Senin (24/10/2016).

(Baca: Menurut Kalla, Kedatangan Pekerja Asing Justru Membuka Lapangan Kerja)

Adapun, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yakni pertanian, kehutanan dan perikanan disusul pertambangan, pengadaan listrik, pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang serta perdagangan besar dan eceran.

Soal survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyatakan bahwa publik masih berpersepsi sulit mencari kerja, Hanif tidak menganggap hal itu sebagai kenyataan.

"Itu kan hanya persepsi. Kalau persepsi orang ya susah. Kalau pas disurvei, respondennya lagi nganggur, ya pasti jawabannya nyari kerja sulit," ujar Hanif.

Diketahui, survei SMRC yang dirilis Minggu (23/10/2016) menyebutkan, sebanyak 56 persen dari 1.220 responden mengatakan pengangguran semakin banyak.

Hanya 16 persen responden yang mengatakan pengangguran semakin berkurang. Demikian pula responden yang menyatakan bahwa mencari kerja dalam dua tahun pemerintahan Jokowi semakin sulit dibandingkan sebelumnya.

(Baca: Survei SMRC: Publik Kian Mudah Mengakses Kesehatan, tetapi Orang Miskin Semakin Banyak)

Dalam acara rilis survei itu, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ahmad Riza Patria menagih janji Jokowi saat Pilpres 2014 lalu soal penyediaan lapangan kerja yang banyak.

Riza mencatat, terdapat 74 janji Jokowi selama pemilihan Presiden 20014 lalu. Beberapa janji yang paling disorot adalah pembukaan ribuan lapangan kerja, membangun ribuan puskesmas dan mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil.

"Janji-janji ini yang sangat bombastis, sehingga susah (direalisasikan) sendiri," ujar dia.