Survei SMRC: Publik Kian Mudah Mengakses Kesehatan, tetapi Orang Miskin Semakin Banyak

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, publik semakin baik dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Publik juga mengapresiasi pembangunan infrastruktur pada pemerintahan saat ini. Dari sektor akses pelayanan kesehatan, sebanyak 38 persen responden menyatakan, semakin mudah mengakses pelayanan kesehatan.

Sementara, hanya 26 persen responden yang menyatakan semakin sulit mengakses pelayanan kesehatan.

"Jumlah responden yang menyatakan semakin sulit dalam mengakses pelayanan kesehatan itu semakin menurun jika dibandingkan survei sebelumnya, yakni 31 persen," ujar peneliti SMRC Sirojudin Abbas dalam konferensi pers soal pemaparan hasil survei itu di Sari Pan Pasific Hotel pada Minggu (23/10/2016).

Dari sektor pendidikan pun sama. Sebanyak 36 persen responden menyatakan, semakin mudah mengakses pelayanan pendidikan selama dua tahun pemerintahan Jokowi-Kalla.

Angka itu meningkat dari survei sebelumnya, yakni 34 persen. Sementara, hanya 29 persen responden yang menyatakan pelayanan pendidikan semakin sulit diakses. Angka itu menurun jika dibandingkan survei sebelumnya, yakni 31 persen.

(Baca: Survei SMRC: 70 Persen Responden Tak Pernah Mendengar "Tax Amnesty")

Survei soal infrastruktur juga menunjukkan angka yang positif. Sebanyak 75 persen responden menyatakan bahwa kondisi jalan raya di Indonesia semakin membaik. Hanya 8 persen yang menyatakan sebaliknya.

Pembangunan infrastruktur yang paling terasa adalah dari dana desa. Sebanyak 60 persen responden mengatakan bahwa program dana desa berjalan dengan baik.

Hanya 19 persen responden yang menyatakan sebaliknya. "Menariknya, 63 persen dari yang mengatakan dana desa berjalan baik mendengar bahwa dana desa itu diterima dan dipergunakan dengan baik di desa untuk membangun infrastruktur. Paling besar digunakan untuk perbaikan jalan, pembenahan saluran irigasi hingga pembangunan sarana dan prasarana desa," ujar Abbas.

Meski demikian, hasil survei soal perbaikan pelayanan pendidikan, kesehatan serta percepatan pembangunan infrastruktur berbanding terbalik dengan hasil survei soal akses ke lapangan pekerjaan.

Sebanyak 63 responden menyatakan semakin sulit mencari pekerjaan. Hanya 11 persen yang menyatakan mudah.

Sebanyak 56 persen responden juga menyatakan jumlah pengangguran di dua tahun pemerintahan Jokowi meningkat.

"Pertanyaan soal jumlah orang miskin juga negatif. Sebanyak 49 persen responden menyatakan jumlah orang miskin semakin banyak. Hanya 21 persen responden yang menyatakan jumlah orang miskin semakin berkurang," ujar Abbas.