Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, Fahri Hamzah Anggap Revolusi Mental Sebatas Retorika

Kompas.com - 17/10/2016, 16:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, sepanjang dua tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, semboyan revolusi mental yang disuarakan masih sebatas retorika.

Sebab, kata Fahri, masing-masing menteri di Kabinet Kerja menafsirkan revolusi mental dengan cara yang berbeda. Padahal, reshuffle di Kabinet Kerja sudah beberapa kali.

"Kita belum tahu yang disebut revolusi mental itu apa. Dulu di awal Pemerintahan, menterinya mendefinisikan revolusi mental secara lucu. Ada yang lompat pagar, ada yang mewajibkan makan kudapan rebus saat rapat, ada yang pakai baju putih seperti baju Presiden," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/10/2016).

(baca: Pungli, Target Utama Revolusi Mental)

Karena definisinya yang tak jelas, Fahri menilai, konsep revolusi mental kini tak terdengar lagi gaungnya.

Ia mengatakan, Presiden juga tidak menyusun indikator yang jelas dalam menjalankan revolusi mental di program kerjanya.

Fahri mengimbau agar Presiden kembali memperjelas semboyan revolusi mental yang awalnya menjadi nafas dalam setiap program kerja Pemerintah.

(baca: Menteri Puan: Revolusi Mental Itu Tidak Buang Sampah Sembarangan)

"Presiden harus mau dan bisa bicara yang jelas. Sampaikan ke rakyat Presiden punya visi apa. Sampaikan yang jelas mau membawa negara ini kemana karena di Indonesia ini Presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara," kata politisi yang dipecat PKS itu.

Kompas TV BPJS Deklarasikan Gerakan Revolusi Mental
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Nasional
PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

Nasional
Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Nasional
Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Nasional
Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Nasional
Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com