Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertolak ke Papua, Jokowi Resmikan 6 Infrastruktur Kelistrikan

Kompas.com - 17/10/2016, 08:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertolak ke Papua, Senin (17/10/2016) pagi.

Dalam kunjungannya, Presiden akan meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Keenam infrastruktur kelistrikan tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air Orya Genyem 2 x 10 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2 x 1, 25 MW, Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilo Volt Genyem–Waena–Jayapura sepanjang 174,6 kilo meter sirkit, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt Holtekamp-Jayapura sepanjang 43,4 kilo meter sirkit, Gardu Induk Waena–Sentani 20 Mega Volt Ampere dan Gardu Induk Jayapura 20 Mega Volt Ampere.

Dengan diresmikannya 6 infrastruktur kelistrikan Papua dan Papua Barat diharapkan dapat mengurangi masalah kurangnya pasokan listrik di kedua provinsi tersebut.

Sebelum meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan, Presiden dan Ibu Negara Iriana Jokowi akan mengawali kegiatannya di Papua dengan mengunjungi sebuah sekolah dasar yang berada di Kabupaten Jayapura untuk menghadiri acara Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Pada acara itu, Presiden akan menyerahkan makanan tambahan kepada ibu hamil, anak di bawah lima tahun dan anak sekolah.

Dalam beberapa kali kunjungan ke daerah, PMT menjadi bagian dari agenda kunjungan kerja Presiden karena dalam pandangan Presiden, PMT sangat penting untuk investasi anak-anak Indonesia.

Presiden dan Ibu Iriana akan bertolak menuju Papua dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Senin (17/10/2016) pukul 07.30 WIB.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan ke Papua, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Hadi Tjahjanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono dan Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Ari Setiawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com