Menpan-RB: PNS Jangan Main-main dengan Pungli

BATAM, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) tidak bermain-main dengan pungutan liar.

Pemerintah, kata dia, bakal bersikap tegas dengan segala bentuk praktik pungutan di luar peraturan.

"Tidak boleh main-main, tidak ada lagi pungutan liar," kata Asman Abnur usai meninjau Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Jumat (14/10/2016).

Ia mengingatkan pemerintah telah membentuk Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) sebagai bentuk keseriusan menghapus praktik ilegal, terutama dalam pelayanan publik.

(Baca: Jaksa Agung Klaim Sudah Lama Ada Pengawasan Internal soal Pungli)

"Pelayanan itu haknya rakyat, jadi kita jangan main-main dengan pelayanan publik," kata pria yang pernah menjabat Wakil Wali Kota Batam itu.

Selain membentuk OPP, pemerintah juga menggalakan pelayanan dengan teknologi informasi (TI) untuk meminimalisasi pertemuan antara pejabat dan masyarakat.

Ia berharap ke depan pelayanan publik bisa transparan, pembayaran semua dilakukan melalui perbankan.

"Sudah ada bank. Bank itu saja nanti. Iurannya untuk apa, iuran untuk negara, PAD APBD maupun PNBP," katanya.

Dalam kesempatan itu, Asman juga mendorong agar perizinan dan pelayanan masyarakat di Kota Batam dapat menjadi percontohan nasional.

Ia mendorong agar seluruh perizinan disatukan di dalam Gedung Sumatera Expo, baik itu pelayanan dari Pemkot Batam, BP Kawasan Batam dan Provinsi kepulauan Riau.

Penyatuan itu dinilai penting, demi memudahkan masyarakat dalam pengurusan segala bentuk perizinan yang diberikan Pemkot, BP Kawasan dan Pemprov.

(Baca: Menkumham Optimistis Sistem "Online" Mampu Hindari Pungli)

"Kami ingin Gedung Sumatera menjadi perekat antara BP Kawasan, Pemkot dan Gubernur. Semua perizinan satu pintu melalui gedung ini," katanya menegaskan.

Di tempat yang sama, Gubernur Kepulauan Riau mengatakan penyatuan seluruh perizinan di satu gedung merupakan solusi untuk memotong jalur birokrasi.

"Kami dapat formula, gedung ini perekat pusat dari pelayanan di Kepri," katanya.

Sejak awal pembangunan Batam pun, pemerintah menginginkan kota itu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional, lanjut Gubernur.