Demokrat Minta PPP Beri Alasan Logis Usulkan Presiden Orang Indonesia Asli

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelaskan lebih rinci terkait usulan amandemen UUD 1945 yang mengatur bahwa presiden dan wakil presiden merupakan "orang Indonesia asli".

Ia menekankan, pluralitas di Indonesia harus menjadi landasan membangun konstitusi yang bermartabat, beradab, dan adil.

"Karena konsep dan gagasan ini disampaikan kawan-kawan PPP, mungkin mereka bisa memberikan alasan yang logis, rasional, dan kembali pada basis bhineka tunggal ika," ujar Didik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2016).

(Baca: Hanura: Usulan Presiden Harus "Indonesia Asli" Sangat Primitif)

"Tentu alasan yang harus disampaikan kawan-kawan PPP juga merunut pada kepentingan bangsa kita," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR itu.

Orang Indonesia asli

Sebelumnya, PPP mengusulkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan bahwa presiden dan wakil presiden merupakan "orang Indonesia asli".

Definisi "orang Indonesia asli" yang dimaksud PPP adalah perorangan, warga negara Indonesia yang berasal-usul dari suku atau ras yang berasal atau asli dari wilayah Indonesia.

Dengan demikian, WNI yang memiliki darah atau keturunan asing dianggap PPP tidak bisa menjadi presiden atau wakil presiden.

(Baca: Politisi Gerindra Sebut Usulan Presiden Orang Indonesia Asli Harus Punya Batasan)

Usulan amandemen tersebut disampaikan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) DPP PPP di Jakarta, Senin (3/10/2016).

Dalam Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 disebutkan, "Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden".

Menurut Romi, perubahan bunyi pasal tersebut sangat diperlukan sebagai ketegasan sikap dan semangat nasionalisme.