Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Matangkan Kesiapan Pilkada, DPP PPP Gelar Mukernas di Ancol

Kompas.com - 03/10/2016, 20:58 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), di Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara, Senin (3/10/2016) malam.

Gelaran acara yang berlangsung 3-5 Oktober 2016 tersebut dalam rangka kesiapan menghadapi pemilihan kepala daerah 2017 hingga Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif pada 2019 nanti.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani yang turut hadir dalam acara mengatakan bahwa acara mukernas ini merupakan mukernas pertama setelah Muktamar Pondok Gede, Jakarta Timur pada April 2016 lalu.

"Semua pengurus harian DPP hadir. Anggota fraksi PPP, juga ketua dan sekteratis wilayah," kata Arsul.

Selain Mukernas, lanjut dia, akan diselenggarakan juga Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota Fraksi PPP DPRD se-Indonesia. Rencananya, kata Arsul, acara ini akan dihadiri oleh sekira 1.500 peserta.

"Bimtek ini untuk seluruh anggota. Bimtek ini acara yang paling penting," kata dia.

Arsul mengatakan, mukernas ini akan membahas konsolidasi struktur partai dari tingkat pusat hingga wilayah. Tidak hanya itu, program-program kerja terkait langkah pemenangan Pilkada 2017 dan Pemilu 2019 juga akan dibahas dalam acara.

"Munakernas ini juga menyikapai rekomendasi politik aktual, seperti isu amandemen UUD dimana diposisikan GBHN seperti dahulu akan kami sikapi di sini," kata Asrul.

DPP PPP turut mengundang sejumlah tokoh nasional seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Selain itu, pimpinan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga direncanakan mengisi materi di Mukernas.

Nantinya, para peserta akan meneken pakta integritas bebas korupsi dengan KPK dan pernyataan bebas narkoba dengan BNN.

"Habis pembukaan nanti ada ceramah pertama dari KPK dan BNN," kata Anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com