Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Rapat Pleno, Fraksi Golkar Bahas Keputusan MKD soal Rehabilitasi Nama Baik Setya Novanto

Kompas.com - 30/09/2016, 12:22 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada hari ini, Jumat (30/9/2016), pukul 13.00 WIB.

Dari undangan yang beredar di kalangan wartawan DPR, rapat itu akan membahas keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tentang pemulihan nama baik Setya Novanto.

Seluruh anggota fraksi diharapkan menghadiri rapat tersebut.

Adapun surat undangan rapat ditandatangani Plt Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir dan Wakil Sekretaris Sarmuji.

"Pimpinan fraksi Partai Golkar DPR RI mewajibkan kehadiran Saudara tepat waktu, dan bagi yang tidak hadir dianggap tidak setuju pemulihan nama baik dan posisi Bapak Drs. H. Setya Novanto, Ak," tulis surat tersebut.

(Baca: Mahfud MD: Putusan MK Tak Bisa Jadi Dasar MKD Pulihkan Nama Baik Setya Novanto)

Undangan rapat tersebut dibenarkan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo.

Namun, ia belum mengetahui apakah rapat juga akan turut membahas soal pemulihan jabatan Ketua DPR Novanto.

"Belum tahu," kata Firman saat dihubungi, Jumat.

"Intinya adalah dalam undangan itu dukungan anggota fraksi untuk mendukung Pak Nov namanya direhabilitasi," kata Wakil Ketua Badan Legislasi itu.

Sebelumnya, usulan pengembalian jabatan Ketua DPR bagi Novanto disuarakan anggota Fraksi Partai Golkar Ridwan Bae.

(Baca: MKD Pulihkan Nama Baik Setya Novanto di Kasus "Papa Minta Saham")

Sebagai salah satu pihak yang mengajukan pemulihan nama baik itu, Ridwan mengaku belum puas.

Ia ingin agar Novanto yang kini menjabat Ketua Umum Golkar dikembalikan posisinya sebagai Ketua DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com