Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dari "Tax Amnesty" hingga Padepokan Dimas Kanjeng

Kompas.com - 30/09/2016, 08:42 WIB

PALMERAH, KOMPAS.com - Berita Kamis (29/9/2016) kemarin masih didominasi pemutakhiran berita-berita sebelumnya, seperti penggusuran Bukit Duri dan berita soal Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, juga perkembangan terakhir program pengampunan pajak.

Bagi Anda yang tak sempat mengikuti berita-berita kemarin, berikut ini rangkuman berita yang perlu Anda tahu.


1. Permintaan Konglomerat dan "Rayuan" Sri Mulyani...

Istimewa Menteri Keuangan Sri Mulyani berbincang dengan para konglomerat Indonesia
Para konglomerat Indonesia pekan lalu diajak makan malam bersama Presiden Joko Widodo dalam rangka sosialisasi tax amnesty. Hadir pula dalam acara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kantor Sekretariat Presiden juga merilis Menkeu Sri Mulyani dikelilingi para pengusaha besar di sela-sela acara tersebut. Lantas, apa saja yang dibicarakan di antara mereka, dan apa saja yang diminta para konglomerat tersebut?

Pemilik Sriwijaya Air, yang juga ikut dalam perbincangan itu, Chandra Lie kepada Kompas.com mengungkapkan ada sejumlah permintaan yang diajukan oleh para pengusaha kepada Sri Mulyani.

Salah satu yang diminta pengusaha kepada Sri Mulyani dalam perbincangan itu adalah memperpanjang waktu periode tax amnesty untuk besaran tebusan 2 persen.

Menurut Chandra, pengusaha meminta agar tebusan 2 persen itu bisa diperpanjang hingga akhir tahun 2016, dari kebijakan awal pada akhir September 2016.

"Karena sudah ditetapkan, kebijakan tarif tebusan 2 persen itu tidak bisa diubah. Namun dalam perbincangan itu disepakati bahwa untuk berkas administrasi tebusan 2 persen bisa dilengkapi hingga akhir tahun, sepanjang pengusaha telah menyerahkan tebusannya terlebih dulu sebelum 30 September 2016," ujarnya Rabu malam (28/9/2016).

Baca selengkapnya di sini.

Baca pula:
Ketika Sri Mulyani "Dikepung" Para Konglomerat
Peserta "Tax Amnesty" Membeludak, Ditjen Pajak Tetapkan Keadaan Luar Biasa


2. Ratu Elizabeth Bisa Jadi Jengkel dengan Kate Middleton

GOODHOUSEKEEPING.COM Kate Middleton bicara dengan Pangeran George sembari jongkok dan berlutut.
Pangeran William, Kate Middleton, dan dua orang anak mereka, Pangeran George dan Putri Charlotte, tengah melakukan perjalanan dinas mengunjungi Kanada.

Keluarga kecil penguasa Inggris tersebut terlihat mengunjungi sejumlah destinasi wisata, panti asuhan, kantor pemerintahan, dan yayasan sosial didampingi oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan istri.

Pangeran William dan Kate Middleton tampak berbahagia dalam perjalanan tersebut bersama dua buah hati mereka.

Namun, sejumlah harian dan portal berita di Inggris memperkirakan bahwa Ratu Elizabeth bisa jadi jengkel dengan Kate selama berada di Kanada.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com