Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Raih Penghargaan Global Islamic Finance Leadership Awards 2016

Kompas.com - 29/09/2016, 20:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meraih penghargaan untuk kategori Global Islamic Finance Leadership Awards 2016 dalam acara Global Islamic Finance Awards (GIFA). Acara itu digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan EdBiz Consulting.

Penghargaan diberikan oleh peraih penghargaan kategori serupa pada 2015 lalu, yakni mantan Gubernur Bank Sentral Nigeria, Muhammadu Sanusi.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan bahwa status Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia merupakan potensi untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah.

"Hitung-hitungan saya, baru lima persen yang baru dikembangkan. Masih ada 95 persen lagi yang bisa kita kembangkan," ujar Jokowi.

Apalagi, pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi yang mendukung suburnya ekonomi syariah di tanah air. Misalnya telah diterbitkan UU Keuangan Syariah, UU Asuransi Syariah hingga pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

"Dalam RPJMN 2014-2019, saya juga sangat memprioritaskan majunya ekonomi syariah," ujar Jokowi.

"Inilah peluang yang bisa kita ambil untuk memperkuat ekonomi syariah kita. Bisa di sektor keuangan, bisnis, perbankan, asuransi, pariwisata, industri, daging, kosmetik. Saya kira masih banyak lagi," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Jokowi mengajak pelaku usaha yang hadir dalam acara itu untuk berinvestasi di sektor ekonomi syariah Indonesia.

"Saya persilakan Bapak Ibu mengambil peluang sebanyak-banyaknya di sini," ujar dia.

GIFA merupakan penghargaan bagi para pelaku di industri jasa keuangan yang dianggap sukses mengembangkan keuangan syariah berskala global. EdBiz Consulting sendiri selaku pendiri GIFA adalah perusahaan konsultan keuangan syariah skala internasional.

Selain Jokowi, sebanyak 63 pelaku usaha di sektor keuangan syariah berbagai negara juga meraih penghargaan atas sejumlah kategori.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com