Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bersih-bersih ala Kapolri Tito Karnavian

Kompas.com - 26/09/2016, 17:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai dilantik pada 13 Juli 2016 lalu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian langsung memantapkan target utamanya untuk melakukan perombakan di internal Polri.

Reformasi Polri mengedepankan perbaikan pelayanan kepada masyarakat serta profesionalisme kerja setiap anggota korps Bhayangkara.

Bagi mereka yang tidak berprestasi atau bahkan bermasalah, Tito sejak awal sudah menyatakan tidak segan untuk mencopotnya.

Belum genap 100 hari menjabat, Tito pun mulai memutasi sejumlah pejabat di internal Polri. Tiga orang yang menjadi sorotan adalah Komisaris Besar Franky H Parapat, Komisaris Besar Krishna Murti, dan Brigadir Jenderal (Pol) Supriyanto.

Dikutip dari Kompas, Senin (26/9/2016). Franky H Parapat yang merupakan Direktur Reserse Narkoba Polda Bali menggegerkan internal Polri. Hal itu tidak lepas dari laporan para pengguna narkoba yang diduga diperas oleh Franky.

Pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian, apalagi terkait kasus narkoba, jelas mencoreng Polri yang tengah berbenah untuk mengembalikan kepercayaan publik. Anggota kepolisian yang melanggar seakan tidak mengacuhkan perintah Tito.

"Perang melawan narkoba menjadi prioritas saya saat ini," kata Kepala Polri, Jumat (23/9/2016) pekan lalu.

Tito mengatakan, pemberhentian Franky dari jabatan Direktur Reserse Narkoba Polda Bali merupakan hasil penilaian Kepala Polda Bali. Ia menegaskan, bagi pejabat direktorat narkoba yang tidak berprestasi, hukumannya akan dicopot dari jabatannya.

Selain itu, dalam satu pekan terakhir, nama Komisaris Besar Krishna Murti juga kembali menjadi buah bibir. Bukan karena penanganan kasus kopi sianida yang ditanganinya ataupun kontes di media sosial untuk mendapatkan jaket bertuliskan "Turn Back Crime".

Krishna harus merelakan jabatan Wakil Kepala Polda Lampung yang baru dijabatnya pertengahan Agustus lalu. Padahal, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui kenaikan tipologi Polda Lampung dari tipe B ke tipe A. Alhasil, jabatan Wakapolda akan diisi oleh seorang perwira berpangkat brigadir jenderal.

Khrisna, yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1991 itu, akan mengisi jabatan Kepala Bagian Pengembangan Perbatasan Biro Misi Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengungkapkan, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Polri memutuskan untuk memutasi Krishna karena ia dinilai masih yunior.

"Jabatan Wakapolda Lampung akan diisi oleh perwira yang lebih senior. Selain itu, Pak Krishna, yang memiliki pengalaman internasional, diperlukan tenaga, pemikiran, dan pengalamannya untuk membantu Polri menyukseskan Sidang Interpol, November, di Bali," ujar Boy, Sabtu.

Krishna diganti oleh Kombes Bonifasius Tampoi (Akpol 1984). Uniknya, Bonifasius adalah pejabat Wakapolda Lampung yang digantikan Krishna sebelumnya.

Baik Franky maupun Khrisna dimutasi satu pekan setelah pemeriksaan yang dilakukan Pengamanan Internal pada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Mabes Polri terhadap keduanya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Nasional
KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Nasional
Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Nasional
Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Nasional
Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandang Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandang Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku bagi Mahasiswa Baru

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku bagi Mahasiswa Baru

Nasional
Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com