Bersih-bersih ala Kapolri Tito Karnavian

Khrisna diperiksa Propam terkait dugaan kekerasan terhadap seorang perempuan. Meski belakangan Khrisna membantah tuduhan tersebut.

Sementara itu, terkait mutasi yang dilakukan kepada Franky yang akan menjabat Analisis Bidang Kebijakan Madya Bidang Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, Boy memang mengatakan, hal itu dimaksudkan untuk mempermudah pemeriksaan internal yang dilakukan di Markas Besar Polri.

Selain dua perwira menengah itu, Polri juga mengganti Brigadir Jenderal (Pol) Supriyanto sebagai Kepala Polda Riau dengan Brigjen (Pol) Zulkarnain.

Nama Supriyanto sempat menjadi sorotan publik dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu disebabkan Polda Riau mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan 15 perusahaan pada 2015.

Demosi

Secara terpisah, komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Poengky Indarti, menilai, penggantian jabatan yang dialami Krishna dan Franky bukan bagian promosi, tetapi mutasi bersifat demosi. Hal itu, lanjutnya, tidak lepas dari proses penyelidikan internal yang tengah berlangsung atas keduanya.

"Saya menganggap mutasi yang dilakukan kepada Franky dan Krishna bersifat demosi. Ini bisa menjadi momentum mewujudkan reformasi internal dan kultural Polri," kata Poengky.

Ia pun berharap, Polri bertindak tegas terhadap oknum kepolisian seperti itu. Selain diselidiki mengenai pelanggaran kode etik, Polri juga perlu menyelidiki pelanggaran pidana dalam kasus itu sehingga tidak hanya Divisi Propam, tetapi juga akan dilimpahkan kasus itu kepada Bareskrim Polri.

Hukuman tegas bagi oknum yang bermasalah, tambah Poengky, merupakan modal untuk keberhasilan reformasi internal. Tindakan tegas itu menjadi pelajaran dan efek jera bagi anggota kepolisian lain. (MUHAMMAD IKHSAN MAHAR)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 September 2016, di halaman 4 dengan judul "Modal Keberhasilan Reformasi Internal".