Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pengumuman Pasangan Calon, DPP PDI-P Gelar Rapat Pleno di Rumah Megawati

Kompas.com - 20/09/2016, 17:39 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang pengumuman pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung PDI Perjuangan, sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat mendatangi kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016) sore.

Rencananya rapat pleno akan digelar sebelum pengumuman di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, malam ini. 

Sekitar pukul 16.40 WIB, Ketua DPP PDI-P bidang Keorganisasian dan Keanggotaan Djarot Saiful Hidayat, Ketua Bidang Internal Utut Adianto, Hamka Haq, Sukur Nababan, Bambang DH, Ribaka Tjiptaning dan Puan Maharani tiba di rumah Megawati.

Tak lama, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tiba sekitar pukul 17.00 WIB.

Saat ditemui wartawan, Djarot mengatakan rapat pleno tersebut untuk menetapkan pasangan calon kepala daerah yang akan diusung oleh PDI-P di 101 daerah.

(Baca: Hanura: Kalau Mentok, Gabung Saja di Barisan Pendukung Ahok)

"Sudah ditetapkan, cuma masih ada beberapa yang belum. Makanya kami putuskan dan secara serentak nanti diumumkan," ujar Djarot, saat ditemui wartawan.

Sementara itu, Hasto mengatakan, pengumuman 101 pasangan bakal calon yang diusung PDI-P pada Pilkada 2017 merupakan respons partai atas harapan rakyat akan pemimpin yang berintegritas.

"Ini menunjukkan PDI-P merespons harapan rakyat agar partai menyiapkan calon pemimpin secara sistemik melalui tahapan strategis, termasuk sekolah-sekolah calon kepala daerah," kata Hasto.

Kompas TV Soal Pilgub, Djarot: PDIP Beri yang Terbaik bagi Jakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com