Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemberian Pangkat Jenderal kepada Budi Gunawan Dinilai Lebih Bersifat Politis

Kompas.com - 11/09/2016, 10:51 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menilai, pemberian pangkat jenderal kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan sarat unsur politis.

Bambang mengatakan, dinaikkannya pangkat Budi menjadi bintang empat mungkin dilakukan sebagai kompensasi karena dia pernah terhalang saat ingin menjadi kepala Kepolisian RI.

"Mungkin sebagai kompensasi karena dulu pernah akan dijadikan Kapolri, tetapi terhalang. Mungkin juga diberikan untuk menghormati kemampuan Budi yang andal," ujar Bambang ketika dihubungi Kompas.com di Jakarta, Minggu (11/9/2016).

Menurut Bambang, pemberian kompensasi dalam bentuk pangkat jenderal kepada Budi lebih bersifat politis jika dibandingkan dengan pengukuran profesionalitasnya ketika menjabat di Polri.

Ini disebabkan penunjukan kepala BIN biasanya dipenuhi unsur kedekatan antara Presiden dan calon yang dipilih.

"Kalau kompensasi kan sifatnya politis, bukan tolok ukur profesionalitas," kata Bambang.

Baca juga: Dapat Ucapan Selamat Dilantik Jadi Kepala BIN, Budi Gunawan Cium Tangan Megawati

Meski begitu, Bambang mengingatkan Budi bahwa tugas BIN adalah untuk kepentingan bangsa dan negara sehingga tak layak jika mengutamakan keinginan rezim berkuasa maupun partai politik dalam praktiknya.

"Namanya kepala BIN tentu pertimbangan politisnya lebih kuat, yang penting perlu disadari bahwa tugas BIN itu untuk kepentingan negara dan bangsa, bukan untuk kepentingan rezim atau partai," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com