Jutaan Anak Hanya Lulus SD

JAKARTA, KOMPAS - Meskipun pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia dinilai sukses, jumlah anak usia wajib belajar yang hanya sampai SD cukup besar. Pada 2015/2016 saja, sekitar satu juta anak putus sekolah di SD serta hanya menamatkan SD. Faktor ekonomi menjadi penghambat utama mereka untuk melanjutkan sekolah.

Padahal, dalam komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030 Bidang Pendidikan, setiap negara harus bisa memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pendidikan. Targetnya, tersedianya pendidikan dasar dan menengah secara universal yang inklusif, setara, dan berkualitas.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, yang dihubungi dari Jakarta, Rabu (7/9), mengatakan, memang secara persentase jumlah siswa yang tidak tuntas hingga SMP sedikit. Namun, jika tidak ditangani serius, jumlahnya tiap tahun bisa bertambah banyak.

”Untuk anak-anak yang masih tercecer menuntaskan pendidikan dasar 9 tahun, mereka tetap akan digiring kembali ke sekolah lewat jalur formal ataupun nonformal. Inilah yang hendak disasar pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat Program Indonesia Pintar,” ujar Hamid.

Berdasarkan Ikhtisar Data Pendidikan Kemdikbud Tahun 2015/2016, siswa yang lulus SD tetapi tidak melanjutkan ke SMP 946.013 orang. Ditambah dengan jumlah siswa yang melanjutkan ke SMP tetapi tidak lulus (51.541 orang), maka ada 997.554 anak Indonesia yang hanya berstatus tamatan SD pada 2015/2016. Situasi cukup memprihatinkan karena ada 68.066 anak lainnya yang bahkan tidak melanjutkan studi di SD pada 2015/2016. Kalau hal ini terus terjadi setiap tahun dan tidak dilakukan terobosan, jumlah orang Indonesia yang maksimal hanya memegang ijazah SD terus meningkat.

Adapun siswa yang lulus SMP tetapi tidak melanjutkan studi ke SMA/SMK ialah 99.406 orang. Ditambah dengan jumlah siswa SMA/SMK yang gagal melanjutkan studi (118.353 orang), maka total warga Indonesia yang hanya memegang ijazah SMP pada 2015/2016 ialah 217.759 orang. Padahal, SDGs 2030 menghendaki agar pada tahun 2030 seluruh warga dunia bisa mengenyam pendidikan hingga SMA/ SMK.

Menurut Hamid, dari pengalaman selama ini, tidak mudah menarik kembali siswa yang putus sekolah. Agar program mengembalikan anak-anak usia produktif menuntaskan pendidikan dasar 9 tahun ataupun melanjutkan studi ke SMA/SMK sangat dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah.

”Dari survei BPS (Badan Pusat Statistik), sekitar 73 persen kasus putus sekolah terjadi akibat faktor ekonomi,” kata Hamid.

Meskipun selama ini pendanaan pendidikan ditempuh lewat bantuan operasional sekolah (BOS) atau bantuan siswa miskin, dan sekarang Kartu Indonesia Pintar (KIP), biaya sekolah tetap dirasakan berat bagi masyarakat miskin. ”Terutama untuk biaya personal yang menyangkut biaya transportasi dan uang jajan/makan di sekolah. Dana dari KIP belum memadai,” ujar Hamid.

Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk menyediakan transportasi antarjemput bagi siswa miskin atau menyediakan sepeda. ”Tidak mungkin semua kebutuhan siswa di daerah berasal dari pemerintah pusat. Harus juga ada peran besar pemerintah daerah,” kata Hamid.

Di luar sekolah

Secara terpisah, Ketua Umum Gerakan Indonesia Pintar Yanti Sriyulianti mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan layanan pendidikan formal dalam membantu anak putus sekolah atau yang belum bersekolah agar bisa mengenyam edukasi. ”Berbagai alternatif layanan pendidikan yang fleksibel terhadap kondisi wilayah ataupun kondisi anak harus disiapkan supaya hak atas pendidikan terpenuhi,” ucapnya.

Menurut Yanti, pendidikan sejatinya bertujuan mengoptimalkan potensi diri anak supaya memiliki peluang meraih kehidupan lebih baik. Jadi, pendekatannya tidak sekadar lulus sekolah dan dapat ijazah.

Ketua Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif (Asahpena) Budi Trikorayanto mengatakan, pendidikan sampai saat ini masih mengutamakan persekolahan. Padahal, banyak anak yang merasa tidak cocok dengan pendidikan formal sehingga memilih berada di luar sekolah, seperti menjalankan sekolah rumah atau homeschooling.

”Sayangnya, sampai saat ini, pilihan anak-anak untuk homeschooling belum dipahami. Mereka sering terdiskriminasi birokrasi. Pengakuan hasil belajar homeschooling lewat ujian nasional formal ataupun kesetaraan masih terkendala karena ketidakpahaman aparat dinas pendidikan di daerah,” tutur Budi.

Ia menyebutkan, ada sekitar 30.000 anak yang tergabung di Asahpena yang memilihhomeschooling. Mereka sering kali dianggap anak putus sekolah.

Pendidikan berkualitas yang dapat dinikmati semua orang, di sekolah, masyarakat, ataupun dunia usaha, tanpa terkecuali, diyakini dapat mendorong warga negara untuk siap berkontribusi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. (ELN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian "Kompas" edisi 8 September 2016, di halaman 11 dengan judul "Jutaan Anak Hanya Lulus SD"