Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BNPT Ungkap Pola Rekrutmen Teroris Berubah karena Internet

Kompas.com - 06/09/2016, 07:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror, Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, jaringan teroris di Indonesia masih ada dan terus berkembang dengan pola rekrutmen anggota yang berubah mengikuti perkembangan teknologi.

"Saat ini menjadikan seseorang sebagai pelaku teror tidak perlu lagi pergi mengenyam pendidikan di Afghanistan atau di tempat lainnya seperti yang dilakukan kelompok teror yang dulu," ujar Suhardi, di Jakarta, Senin (5/9/2016).

Ia mengatakan, dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, saat ini generasi baru teroris cukup diasah secara intensif melalui media sosial dengan memanfaatkan internet.

"Sekarang ini kalau mau membaiat seseorang cukup melalui chatting saja. Seperti yang terjadi di Medan kemarin," ucap Suhardi.

"Pelaku cukup dicuci otaknya melalui dunia maya, tidak perlu harus datang ke yang membaiat," kata dia.

Dalam menjalankan aksinya pun, kata mantan Kabareskrim Polri ini, pelaku terorisme sekarang bergerak dalam kelompok kecil. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat terus mewaspadai keberadaan teroris serta gerak-geriknya.

"Seluruh komponen bangsa harus berusaha menjaga agar sel-sel radikalisme tidak bergerak terus memengaruhi dan mencuci otak anak-anak kita dengan paham-paham radikal," tuturnya.

Suhardi mengatakan, salah satu cara mencegah agar paham radikal dan terorisme tidak tumbuh subur di Tanah Air adalah dengan mempertahankan nilai-nilai keindonesiaan yang dirangkum dalam Empat Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Empat Pilar ini adalah komitmen bangsa Indonesia yang harus dijaga karena itu pondasi yang dapat menyatukan bangsa Indonesia," kata dia.

Menurut Suhardi, era globalisasi dan teknologi informasi yang sudah begitu canggih membawa perubahan hampir di semua bidang, baik ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Perubahan itu tentunya memiliki sisi positif dan negatif. Salah satu dampak negatif adalah terkikisnya nasionalisme.

"Di tengah reduksi nasionalisme yang terjadi saat ini adalah masuknya paham-paham yang bermacam-macam, termasuk paham radikal. Ini yang tidak boleh terjadi. Perubahan nilai sosial ini jangan sampai dibawa menjadi tidak baik," ujarnya.

(Sigit Pinardi/ant)

Kompas TV Pengaruh Terorisme Melalui Media Sosial-Satu meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com