Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Masih Tunggu Kejelasan Status Bupati Banyuasin

Kompas.com - 05/09/2016, 18:22 WIB

PADANG, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu kejelasan status hukum Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anton Ferdian yang ditetapkan menjadi tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya masih menunggu pemberitahuan resmi dari KPK, biasanya akan ada surat ke Kemendagri yang menjadi acuan mengambil sikap selanjutnya terkait status sebagai bupati," kata dia di Padang, Sumatera Barat, Senin (5/9/2016), seperti dilansir Antara.

(Baca: Mendagri Sebut Penangkapan Bupati Banyuasin Tak Ganggu Pemerintah Daerah)

Ia menyampaikan hal itu usai tampil sebagai pembicara pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara III yang digelar Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas dengan tema Demokratisasi Partai Politik.

Tjahjo menjelaskan, proses pemberhentian kepala daerah yang menjadi tersangka dipastikan saat proses hukumnya berkekuatan hukum tetap.

"Tetapi kalau tertangkap tangan, mungkin tanpa harus menunggu putusan tetap akan dinonaktifkan atau diberhentikan karena terbukti," ujarnya.

Terkait status Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang juga sudah menyandang status tersangka, Tjahjo mengatakan yang bersangkutan diciduk bukan dari operasi tangkap tangan.

Sehingga penonaktifannya menunggu status Nur Alam menjadi terdakwa.

Sebelumnya, kata Tjahjo, ada kepala daerah yang ditangkap dan dinyatakan positif narkoba sehingga tanpa menunggu sidang langsung diberhentikan.

(Baca: Ini Kronologi Penangkapan Bupati Banyuasin oleh KPK)

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian terkait dugaan suap proyek di dinas pendidikan setempat. Yan diduga menjanjikan sebuah proyek di dinas pendidikan kepada pengusaha berinisial ZM, yang merupakan direktur CV PP.

"Sebagai imbalannya, Bupati Banyuasin ini meminta Rp 1 miliar kepada ZM," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/9/2016).

Basaria menjelaskan, dalam menjalankan aksinya, Yan Anton dibantu oleh sejumlah bawahannya.

Kompas TV KPK Tangkap Bupati Banyuasin
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com