Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Jusuf Kalla, Penyanderaan di Filipina Sudah Jadi Bisnis

Kompas.com - 30/08/2016, 14:32 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, maraknya kasus penyanderaan yang terjadi di perairan Filipina selatan bukan lagi disebabkan oleh kelompok bersenjata yang memiliki perbedaan ideologi.

Kasus tersebut lebih banyak terjadi lantaran penculikan sudah menjadi bisnis tersendiri.

“Jadi memang di Filipina selatan sudah jadi bisnis ini soal. Penetrasinya tidak bisa hanya dengan membayar ransum, tetapi memang harus lebih tegas,” kata Kalla saat memberikan sambutan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhanas di Istana Wapres, Selasa (30/8/2016).

Kalla menegatakan, Pemerintah Filipina harus segera mengambil tindakan yang lebih tegas untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Kasus perampokan itu tentu akan berdampak terhadap jalur perdagangan batubara yang selama ini diimpor Filipina dari Indonesia.

(Baca: Presiden Filipina ke Indonesia, Penyanderaan Abu Sayyaf Akan Disinggung)

“Nanti Filipina juga susah, listrik bisa masalah karena Indonesia sulit untuk kirim batubara ke sana,” ujar dia.

Lebih jauh, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, bukan persoalan mudah menyelesaikan keberadaan kelompok bersenjata di negara itu.

Kalla mengaku pernah dimintai nasihat oleh Presiden Gloria Macapagal Arroyo untuk menyelesaikan persoalan kelompok bersenjata di Filipina. Permintaan itu disampaikan menyusul keberhasilan Indonesia menyelesaikan masalah kelompok bersenjata di Aceh.

“(Lalu) saya tanya berapa senjata yang dimiliki masyarakat kepada panglima di sana, dia bilang sejuta,” kata dia.

Menurut Kalla, jumlah tersebut sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah senjata yang dimiliki kalangan sipil di Indonesia. Oleh karena itu, wajar apabila Filipina cukup sulit mengatasi persoalan kelompok bersenjata di negara itu.

“Kalau sejuta senjata, susah. Sandera ini sebagai bisnis, jadi bukan soal ideologi,” ujar dia.

Kompas TV Militer Filipina Tewaskan 11 Anggota Abu Sayyaf
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com