Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Wiranto, Duta Besar Jepang Tawarkan Pembelian Pesawat Amfibi

Kompas.com - 26/08/2016, 15:47 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto melakukan pertemuan dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (26/8/2016).

Dalam pertemuan tersebut Tanizaki mengutarakan keinginan Pemerintah Jepang untuk memperkuat hubungan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia di bidang pertahanan.

Usai pertemuan, Menko Polhukam Wiranto mengatakan bahwa pihak Indonesia-Jepang telah sepakat untuk membangun industri pertahanan.

"Kami sudah menandatangani kesepakatan bersama, terutama untuk membangun industri pertahanan. Saya rasa industri pertahanan Jepang sangat maju," ujar Wiranto.

Selain itu, kata Wiranto, Pemerintah Jepang juga menawarkan pesawat amfibi buatan mereka, Shinmaywa US-2.

Menurut Wiranto, tawaran tersebut cukup menarik mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang sedang membangun sektor kemaritiman.

Selain itu, Wiranto melihat adanya kebutuhan akan pesawat amfibi yang multiguna dan bisa dimodifikasi untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan.

Namun, Wiranto menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia belum membuat keputusan terkait penawaran tersebut.

"Pesawat amfibi ini multiguna kan, apalagi saat menghadapi kebakaran hutan di beberapa titik kritis. Saya kira pesawat amfibi sangat bagus dimodifikasi, bisa jadi bagian dari upaya memadamkan api," ucapnya.

Kompas TV Menko Polhukam Benarkan 2 Sandera ABK Bebas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com