Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Isi Pesan SBY untuk Ruhut Sitompul

Kompas.com - 22/08/2016, 16:08 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, dicopot dari jabatannya sebagai Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat.

Setelah informasi pencopotan itu menyebar, Ruhut langsung dipanggil oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Tadi aku ditelepon Bapak (SBY). Bapak minta ketemu di suatu tempat," ujar Ruhut, dalam konferensi pers, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2016).

(Baca: Ruhut: SBY Masih Sayang Sama Aku, Ini Hanya Ulah Penjilat!)

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Ruhut, SBY memberikan kepadanya secarik kertas berisi sejumlah pesan.

Pesan itu, kata Ruhut, juga untuk disampaikan kepada publik dan ditandatangani oleh SBY.

Berikut bunyi pesan SBY kepada Ruhut:

Tugas untuk Bung Ruhut Sitompul

1. Tetap aktif dan kritis di Komisi III DPR. Terutama dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Serta komunikasi aktif dengan Ketua Fraksi Partai Demokrat.
2. Lebih aktif dalam jabatan di DPP sebagai Koordinator Polhukam.
3. Mengimplementasikan sikap politik Partsi Demokrat Non blok, tak masuk koalisi. Dukung kebijakan pemerintah yang prorakyat.
4. Menyangkut isu politik yang sangat sensitif dan berkaitan posisi Partai Demokrat harus lebih memahami posisi Partai Demokrat.
5. Berkaitan dengan penataan kembali kepengurusan DPP dalam proses ke depan, tim juru bicara akan dipimpin langsung oleh SBY.
6. Saya berharap Bung Ruhut Sitompul tetap kritis dan aktif dengan sikap kebijakan ketua umum. Jika ada yang ingin dikonfirmasikan agar langsung menghubungi ketua umum atau sekretaris jenderal dan ketua fraksi DPR RI.
7. Untuk dilaksanakan dan Sukses Selalu

"Jadi sekarang saya kalau ada apa-apa langsung ke beliau sebagai ketua umum. Saya bilang, terima kasih, Pak," kata anggota Komisi III DPR itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com