Kenaikan Anggaran Kunker DPR Dinilai Tak Sebanding dengan Hasil

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Ibeth Koesrini menilai, kinerja anggota DPR belum sepenuhnya maksimal.

Hal itu dapat dilihat dari peningkatan anggaran kunjungan kerja setiap tahunnya yang tidak selaras dengan respons yang diberikan oleh masyarakat.

Dalam catatan IBC, kata dia, anggaran pada 2014 ke 2015 meningkat sekitar 24 persen.

"Jadi kalau tahun 2014 itu anggarannya sebesar Rp 994,92 milyar, tahun 2015 naik menjadi Rp 1,24 triliun," ujar Ibeth dalam konferensi Pers “Evaluasi DPR: Integritas Menurun, Kepercayaan Publik Dicederai” di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (16/8/2016).

Setiap anggota parlemen, kata Ibeth, mendapat jatah sebesar Rp 2,21 miliar per tahun.

"Rp 1,24 triliun kalau dibagi ke 560 anggota parlemen itu rata-rata tiap anggota dapat Rp 2,21 miliar per tahun," kata dia.

Ibeth mengatakan, di sisi lain, hasil riset IBC menyebutkan bahwa banyak masyarakat yang tidak tahu siapa wakil rakyat yang mewakili aspirasinya.

"Hasilnya tidak sebanding dengan efektifitas kunjungan kerja itu sendiri," kata dia.

Selain itu, kata Ibeth, kenaikan dana kunjungan kerja juga tidak diikuti dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang baik. Bahkan, ada sejumlah kasus diketahui bahwa kunjungan hanya formalitas semata.

Ia menambahkan, berdasarkan data Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) pada 2014 disebutkan bahwa 70 persen anggota DPR tidak melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil).

"Hanya 11 persen anggota yang melakukan kunjungan penuh ke dapil dan hanya 6 persen yang melakukan kunjungan sebanyak tiga kali saat reses," ujarnya.

Menurut dia, diperlukan kontrol yang lebih ketat terkait laporan hasil kunjungan kerja anggota Dewan.