Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Independen Akan Temui PPATK Terkait Freddy Budiman

Kompas.com - 16/08/2016, 10:54 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim gabungan bentukan Polri, Effendi Gazali mengatakan, pihaknya akan bertemu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mencari benang merah cerita Freddy Budiman.

PPATK sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya menemukan aliran dana mencurigakan terkait jaringan gembong narkoba Freddy.

"Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan matriksnya. Akan diolah atau disampaikan ketika bertemu dengan PPATK nantinya," ujar Effendi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Effendi enggan menjelaskan apa saja yang akan dibahas dengan PPATK. Namun yang jelas, kata Effendi, informasi dari PPATK dibutuhkan bagi tim independen untuk mengungkap kebenaran cerita Freddy.

"Nanti (bertemu) kalau sudah kembali dari Nusakambangan. Dan ada beberapa yang sedang dibuat lagi berdasarkan nanti hasil pertemuan tadi," kata Effendi.

Saat ini, beberapa anggota tim independen menyambangi Nusakambangan untuk memeriksa terpidana dan pihak lain yang menyaksikan pertemuan Freddy dengan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Azhar. Pertemuan ini terjadi sekitar dua tahun lalu.

Sebelumnya, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, pihaknya menemukan aliran dana mencurigakan di jaringan sesama bandar terkait Freddy Budiman.

Agus menyebut temuan ini sudah lama, bahkan sejak dua tahun lalu dan datanya sudah diserahkan ke penegak hukum.

Baru-baru ini, PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan sebesar Rp 3,6 triliun yang berputar dari satu rekening ke rekening lain.

Namun, Agus tidak dapat memastikan apakah transaksi itu terkait dengan peredaran narkoba dan menyangkut oknum tertentu.

Adapun, Agus memastikan nama-nama pemberi dan penerima aliran uang itu merupakan anggota jaringan Freddy.

(Baca: PPATK Sebut Ada Aliran Dana Mencurigakan dalam Jaringan Freddy Budiman)

Karena itulah, PPATK menyerahkan temuan mereka kepada BNN dan Polri untuk diverifikasi apakah ada unsur pidana di dalamnya.

Dalam ceritanya kepada Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, Freddy menyebut adanya oknum yang membantunya mengedarkan narkoba.

Bahkan, Freddy mengatakan bahwa ada pejabat Mabes Polri yang menerima uang Rp 90 miliar.

(Baca juga: Ada Temuan Aliran Dana Terkait Jaringan Freddy, Polisi Akan Koordinasi dengan PPATK )

Kompas TV Ke Mana Aliran 3,6 Triliun Freddy Budiman? (Bag. 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com