Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Telusuri Testimoni Freddy Budiman, Ini yang Dilakukan Tim Independen Polri

Kompas.com - 16/08/2016, 06:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah institusi telah membentuk tim independen untuk menelusuri kesaksian bandar narkoba yang telah dieksekusi mati, Freddy Budiman, yang menyebut ada keterlibatan oknum TNI, Badan Narkotika Nasional, dan Polri dalam jaringannya.

Kesaksian itu disampaikan Freddy Budiman kepada Koordinator Kontras, Haris Azhar, saat Haris berkunjung ke Lapas Nusakambangan pada 2014.

Lalu seperti apa kerja tim independen bentukan Polri untuk menyelidiki testimoni Freddy tersebut?

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, tim independen Polri telah melakukan sejumlah aktivitas penelusuran minggu lalu.

"Ada sejumlah kegiatan yang dilaksanakan. Temui hal-hal yang disampaikan (Haris), ada juga tim penelaahan pleidoi (Freddy)," kata Boy Rafli, dalam acara "Satu Meja" di Kompas TV, Senin (15/8/2016) malam.

Selain itu, Boy juga menyatakan bahwa tim independen yang dibentuk Polri juga telah melakukan penyelidikan terhadap internal Polri.

"Penyelidikan internal Polri terhadap mereka (polisi) yang pernah menangani (kasus) Freddy," ucap Boy.

Menurut Boy, tim yang juga beranggotakan unsur di luar Polri itu telah berkoordinasi dengan tim dari Badan Narkotika Nasional.

Selanjutnya, minggu ini tim masih akan melakukan sejumlah penelusuran lain untuk mencari tahu kebenaran soal testimoni Freddy Budiman.

"Minggu ini berkunjung ke Nusakambangan. Untuk mencari tahu terkait pertemuan Saudara Haris dengan Freddy," kata Boy.

Agenda lain pekan ini, tim independen akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Beberapa waktu lalu, PPATK memang menyebut ada aliran dana mencurigakan pada jaringan sesama bandar terkait Freddy Budiman.

"Tapi ini tidak projustisia, tapi pencarian fakta terkait dugaan itu karena adanya testimoni," ucap Boy.

Tim investigasi dipimpin Inspektur Pengawas Umum Polri Komisaris Jenderal Dwi Priyatno dengan beranggotakan unsur eksternal di luar Polri.

Unsur eksternal itu yakni komisioner Kompolnas Poengky Indarty, pendiri Setara Institute Hendardi, dan pakar komunikasi politik UI Effendy Ghazali.

Kompas TV Polri Terus Usut Aliran Dana Freddy Budiman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com