Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Sebut Demokrat DKI Gabung Koalisi Kekeluargaan Tanpa Sepengetahuan SBY

Kompas.com - 11/08/2016, 11:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul memastikan keikutsertaan Demokrat dalam Koalisi Kekeluargaan bukan atas instruksi ataupun restu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Ruhut menilai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat DKI Jakarta-lah yang mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Koalisi Kekeluargaan itu.

"Kalau ditanya apa SBY sudah tahu, ya belum dong. Aneh ini, apa koalisi, siapa yang dicalonkan juga belum jelas," kata Ruhut saat dihubungi, Kamis (11/8/2016).

Ruhut mengatakan, hingga kini Majelis Tinggi DPP Demokrat yang dipimpin SBY bahkan belum mengambil keputusan apa pun terkait Pilkada DKI Jakarta, termasuk membentuk koalisi.

"Beberapa daerah ada yang sudah ada keputusan, seperti Banten, tetapi DKI belum dong," kata dia.

Ruhut pun menilai Koalisi Kekeluargaan yang dibentuk oleh tujuh partai di DKI ini hanyalah upaya untuk melawan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Apa pun keputusan yang nantinya diambil oleh koalisi ini, lanjut Ruhut, keputusan akhir sepenuhnya tetap ada di tangan SBY.

"Ke mana Demokrat menjatuhkan dukungan tetap di tangan Ketum. Itu amanat UU sama semua parpol begitu. Parpol itu hanya di tingkat pusat. Tingkat I dan II hanya kepanjangan tangan," kata anggota Komisi III DPR ini.

Selain Demokrat, enam partai lain yang ada dalam Koalisi Kekeluargaan ialah PDI-P, Gerindra, PPP, PKS, PKB, dan PAN.

Sama halnya dengan Demokrat, keputusan enam parpol lain untuk membentuk koalisi baru diambil di tingkat DPW.

(Baca juga: Megawati Tak Pernah Instruksikan PDI-P Gabung Koalisi Kekeluargaan)

Adapun tiga parpol lainnya, yakni Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura, sudah sepakat untuk mendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama.

Kompas TV 7 Parpol Berkoalisi untuk Lawan Koalisi Ahok?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com