Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Zulkifli Hasan tentang Musuh Ahok

Kompas.com - 10/08/2016, 23:22 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengomentari hari-hari menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. 

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyoroti pencalonan gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ahok sudah memutuskan maju melalui jalur partai. Dia didukung Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Hanura.

Di sejumlah survei, tingkat keterpilihan Ahok pun selalu nomor satu. Zulkifli mengakui Ahok berpeluang besar kembali jadi gubernur DKI. Namun ada satu ganjalan yang bisa menjadi musuh besar Ahok.

PAN, partai yang dipimpin Zulkifli memastikan tidak bakal mendukung Ahok. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Menurut Zulkifli, Ahok memiliki kelebihan dengan ketegasan yang kerap ditunjukan dalam kepemimpinannya. 

(Baca: Ketua DPD Partai Hanura DKI Prediksi PDI-P Membelot Dukung Ahok)

Tapi, ketegasan itu kadang berlebihan dan tak jarang berubah jadi amarah. Tak bisa mengendalikan emosi membuat Ahok bisa jadi dijauhi rakyat. Musuh Ahok saat ini, kata Zulkifli, adalah diri sendiri. 

"Ketegasan dan kegalakan Ahok (Basuki) itu menjadi kelebihan sekaligus kelemahan bagi dia sebagai pemimpin," kata Zulkifli saat berkunjung ke kantor redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Menurut Zulkifli, sedianya Ahok bisa mendapat tempat di hati seluruh warga Jakarta lewat kedisipilinan yang telah diterapkan.

Namun, itu menjadi sulit sebab mantan Bupati Belitung Timur itu kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial yang tak jarang menyinggung pihak tertentu.

"Makanya, Ahok (Basuki) itu sebenarnya kalau tidak banyak bicara yang kontroversial dan diam, sepertinya justru pasti bakalan menang di Pilgub DKI nanti," kata Zulkifli.

"Nah ini bahkan pendukungnya sendiri yang mengumpulkan KTP untuk dia malah dimarahi, kalau seperti itu ya sulit."

Sebelumnya, Zulkifli mendukung Koalisi Kekeluargaan yang baru dibentuk oleh sejumlah kepengurusan partai politik di tingkat provinsi.

(Baca: Ketum PAN Dukung Koalisi Kekeluargaan dan Usung Risma untuk Pilkada DKI)

Menurut Zulkifli, koalisi yang dibentuk oleh PAN, PDI-P, PPP, PKS, PKB, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat itu merupakan alternatif bagi warga DKI Jakarta agar memiliki pilihan selain petahana, yakni Basuki Tjahaja Purnama.

"Kami di tingkat DPP menyepakati terbentuknya Koalisi Kekeluargaan agar ada alternatif selain petahana (Basuki), dan kami di PAN setuju Risma sebagai calon gubernurnya," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Kompas TV PAN Pastikan Tak Dukung Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com