Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Tiru Presiden Filipina, Haris Azhar Tantang BNN Ungkap “Pelabuhan Tikus” dan Nama Gembong Narkoba

Kompas.com - 08/08/2016, 20:57 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, Haris Azhar berharap, agar Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat memanfaatkan besarnya jumlah penduduk Indonesia di dalam upaya pemberantasan narkoba.

Salah satunya, dengan membuka informasi jalur “pelabuhan tikus” dan identitas bandar narkoba besar yang masih berkeliaran.

“Dengan momentum apa yang terjadi di Filipina, saya mau mengajak BNN. Berani enggak BNN buka di mana saja lokasi pelabuhan tikus yang biasa digunakan sebagai lokasi penyelundupan narkoba,” kata Haris di Kantor Seknas Peradi, Senin (8/8/2016).

“Rakyat Indonesia itu jumlahnya lebih dari 240 juta orang. Ajak dong berpartisipasi untuk membongkar pelabuhan itu,” lanjut dia.

(Baca: Ada Petugas BNN Protes Kamera CCTV Dipasang di Sel Freddy Budiman)

Selain itu, Haris menilai, BNN selama ini masih kurang transparan di dalam upaya pemberantasan narkoba. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, BNN kerap mengungkap adanya narkoba jenis baru yang diperoleh dari hasil penangkapan seorang bandar.

Namun, lanjut dia, BNN tidak pernah mengungkap secara gamblang, bagaimana dan dari mana jalur masuk narkoba itu. Selain itu, juga tidak diungkap siapa saja pihak yang menjadi penyuplai narkoba tersebut.

“Meski masih dalam tahap pengejaran, setidaknya bisa diungkap siapa gembongnya, bagaimana ciri-cirinya. Sehingga, kita bisa juga membantu,” kata dia.

(Baca: Mantan Kalapas Nusakambangan Akui Pernah Ditawari Uang oleh Freddy Budiman)

Sebelumnya, Presiden Filipina Rodrigo Duterte berencana memublikasikan nama-nama pejabat negara yang terlibat dalam perdagangan narkotika. Meski demikian, pemerintah Filipina memberi kesempatan kepada para pejabat yang namanya dipublikasikan untuk membersihkan nama mereka.

"Demi Tuhan, kalian akan terkejut melihat daftar itu. Presiden akasn membeberkan nama 27 politisi lokal itu dalam waktu dekat," kata Salvador Panelo, penasihat hukum Duterte dua hari lalu.

(Baca: Jokowi Minta "Curhat" Freddy Budiman Jadi Koreksi Diri Aparat)

Bulan lalu, Presiden Duterte menyebut lima jenderal polisi terlibat dalam peredaran narkoba di Filipina. Kelima jenderal itu, tiga di antaranya masih aktif berdinas, membantah semua tuduhan yang dilontarkan Duterte.

Kepolisian Filipina mengatakan, sejak Duterte berkuasa setidaknya 400 tersangka pengedar narkotika tewas. Di sisi lain, 4.500 orang ditahan dan 585.805 orang lainnya menyerah. Namun, angka ini belum mencakup tersangka pengedar yang tewas dibunuh kelompok-kelompok massa non-kepolisian.

Kompas TV BNN Periksa Mantan Kalapas Nusakambangan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Nasional
Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Nasional
Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Nasional
KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

Nasional
Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Nasional
Mensos Risma: Belum Semua Warga di Zona Merah Gunung Marapi Bersedia Direlokasi

Mensos Risma: Belum Semua Warga di Zona Merah Gunung Marapi Bersedia Direlokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com