Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Umumkan Calon Gubernur DKI di "Injury Time"

Kompas.com - 08/08/2016, 19:43 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, Demokrat bakal mengumumkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menjelang waktu pendaftaran berakhir.

"Kan tanggal 15 September pendaftaran, kan goal juga bisa dicetak di saat saat injury time," ujar Hinca di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016).

Ia mengatakan, saat ini Partai Demokrat masih fokus pada deklarasi terhadap pasangan calon di empat wilayah lainnya.

(Baca: Demokrat Akui Tak Punya Kader untuk Diusung Jadi Cagub DKI)

Sebelumnya, kata Hinca, Partai Demokrat sudah mendeklarasikan pasangan calon di tiga wilayah lain, yakni di Aceh, Sulawesi Barat, dan Banten.

"Sudah tiga dari empat. Tinggal Bangka Belitung, Gorontalo, Papua barat, ini pun kami selesaikan dalam mnggu ini," kata dia.

Mengenai pasangan calon wilayah DKI Jakarta, kata Hinca, Partai Demokrat sengaja akan mengumumkan mendekati berakhirnya masa pendaftaran.

Alasannya, kata dia, DKI Jakarta menjadi barometer politik nasional, sehingga akan menjadi menarik jika Demokrat juga mengumumkannya belakangan.

"Menarik karena semua berbincang-bincang juga siapa gubernur katanya nanti ada kaitannya dengan presiden karena Pak Jokowi menjadi contoh kita atau pengalaman bagi semua orang mendiskusikan itu," ujarnya.

Berdasarkan jadwal tahapan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan pada 19-21 September 2016 mendatang.

(Baca: PDI-P, Gerindra, PKB, Demokrat, PKS, PPP, dan PAN Sepakat Berkoalisi dalam Pilkada DKI)

Sementara penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan dilaksanakan pada 22 Oktober 2016 dan pengundian nomor urut dilaksanakan pada 23 Oktober 2016.

Kompas TV Demokrat Masih Jaring 8 Nama Cagub Jakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com