Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemlu Sudah Dapat Informasi Soal Ancaman Pembunuhan Empat ABK Charles

Kompas.com - 28/07/2016, 14:26 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir mengaku, pihaknya telah mendapat informasi terkait ancaman yang ditujukan kepada empat ABK kapal tunda Charles. Namun, Kemenlu ingin mendapatkan informasi langsung dari keluarga penyandera.

“Kami sedang lakukan konfirmasi kepada keluarga. Ada rencana, keluarga akan dibawa ke Jakarta untuk mendapat informasi lebih detil,” kata Arrmanatha di Kantor Kemenlu, Kamis (28/7/2016).

Ia menegaskan, pemerintah terus berupaya untuk menyelamatkan seluruh sandera yang ditawan. Dari informasi terakhir yang diperoleh, para sandera dalam kondisi baik.

“Seluruh upaya kami lakukan untuk mencari jalan keluar. Sehingga, fokus kami untuk dapat membebaskan sandera dengan selamat,” ujar dia.

(Baca: Uang Tebusan Tak Dibayar, Penyandera WNI Ancam Bunuh Kru Kapal Charles)

Ia menambahkan, pertukaran informasi antara Indonesia dan Filipina terkait kondisi terkini para sandera juga terus dilakukan. Dalam kunjungan kerja ke Laos beberapa waktu lalu, Menlu Retno LP Marsudi, juga menyempatkan bertemu dengan menteri luar negeri Filipina. Hal itu dilakukan untuk mendapat informasi terbaru.

Sebelumnya, kelompok Al Habsyi Misaya, salah satu faksi bersenjata Filipina, Abu Sayyaf, mengancam akan membunuh empat ABK kapal tunda Charles, jika tuntutan uang tebusan mereka tidak dipenuhi perusahaan.

"Saya dihubungi orang yang mengaku dari kelompok Al Habsy Misaya, mengancam akan membunuh kru kapal tunda Charles satu per satu jika tuntutan uang tebusan mereka tidak dipenuh," ujar istri Ismail, Mualim I kapal tunda Charles, Dian Megawati, di Samarinda, Rabu (27/7/2016).

(Baca: Keluarga Korban Khawatirkan Kesehatan WNI yang Disandera Abu Sayyaf)

Ia mengaku pertama kali ditelepon orang yang mengaku dari kelompok Al Habsy, sekitar pukul 17.17 WITA, Selasa (26/7/2017)

"Orang yang menelpon itu menggunakan bahasa Inggris dan menyampaikan uang tebusan terhadap empat kru kapal tunda Charles yang mereka Tawan sebesar Rp 250 juta peso atau sekitar Rp 69 miliar," kata dia. 

"Setelah menelpon, saya kembali mendapat pesan singkat melalui telepon genggam saya dari nomor Filipina yang kembali menegaskan uang tebusan empat ABK kapal tunda Charles yang mereka minta, yakni 250 juta Peso. Pada pesan singkat berbahasa Inggris itu, mereka menyampaikan agar pesan tersebut juga disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan media," tutur Megawati.

Kompas TV Ke-4 Kali Kasus WNI Disandera Perompak di 2016
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com