Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Protes Keras atas "Kudeta" Posisi Ketua MKD

Kompas.com - 27/07/2016, 22:30 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini melayangkan protes keras atas dilantiknya politisi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Posisi Ketua MKD sebelumnya ditempati politisi PKS, Surahman Hidayat.

"Ini adalah kudeta fatsun dan konvensi yang telah disepakati di DPR," kata Jazuli melalui keterangan tertulis, Rabu (27/7/2016).

Pergantian pimpinan alat kelengkapan Dewan (AKD), lanjut dia, adalah sepenuhnya hak fraksi yang bersangkutan.

Jazuli menambahkan, Fraksi PKS telah berkirim surat kepada pimpinan DPR sejak Jumat (22/7/2016) ihwal pergantian dan rotasi pimpinan AKD di MKD dan Komisi II DPR.

Ia menilai, jika pimpinan DPR menghormati sopan santun dan konvensi, seharusnya surat tersebut ditindaklanjuti.

Ia pun mempertanyakan alasan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang mengatakan bahwa surat tersebut belum diterimanya, tetapi pergantian Ketua MKD tetap dilakukan.

"Kalau enggak tahu ada surat ngapain melantik? Kalau tahu ada surat dari Fraksi PKS kenapa diabaikan dan sabotase?" ucapnya.

Jazuli pun menyesalkan bahwa politisi PKS, Muzzammil Yusuf, yang ditugaskan fraksi untuk mengganti Surahman justru tak diundang pada rapat internal MKD, Rabu siang.

Setelah dilakukan pengecekan ulang, lanjut Jazuli, ternyata sekretariat dilarang oleh pimpinan MKD untuk mengundang anggota MKD dari PKS.

"Ketika mereka memutuskan sesuatu tanpa kehadiran kami, di situlah sabotasenya. Ini menunjukkan etika dan moralitas yang tidak baik di MKD," tuturnya.

"Padahal, mereka adalah lembaga yang seharusnya menjunjung tinggi moralitas dan etika yang baik," ucap Jazuli.

Rapat pimpinan MKD secara aklamasi menetapkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua MKD.

Adapun tiga Wakil Ketua baru MKD adalah Hamka Haq dari Fraksi PDI Perjuangan, Lili Asdjudiredja dari Fraksi Partai Golkar, dan Sarifuddin Sudding dari Fraksi Partai Hanura.

Pergantian pimpinan MKD dilakukan karena Surahman Hidayat diadukan ke MKD oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Agar tak terjadi kekosongan kepemimpinan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun melantik pimpinan baru MKD sesuai hasil rapat internal MKD.

Kompas TV Fahri Hamzah Dilaporkan ke MKD
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com