Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Langsung Ingatkan Sri Mulyani soal "Tax Amnesty"

Kompas.com - 27/07/2016, 16:45 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo langsung mengingatkan kepada Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani, untuk memastikan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang tengah digenjot pemerintah bisa berjalan sesuai yang direncanakan.

Dengan begitu, target pemerintah untuk mendatangkan dana warga negara Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri bisa berhasil.

"Saya ingin memberikan peringatan saja pada Dirjen Pajak, Menteri Keuangan. Masih banyak complain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada," kata Jokowi saat membuka rapat paripurna kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/7/2016).

Jokowi mengaku sudah menerima banyak laporan, orang yang hendak mengikuti program tax amnesty tidak terlayani dengan baik. Kerap kali tak ada petugas Ditjen Pajak di tempat.

Sekalipun ada, petugas tersebut tidak bisa menjelaskan program tax amnesty secara detail.

"Saya minta Kamis besok, kanwil-kanwil KPP (Kantor Pelayanan Pajak) semuanya dihadirkan. Saya akan bicara langsung. Ini harus berhasil tax amnesty," kata Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan bahwa saat ini ada negara yang mulai risau mengenai program tax amnesty yang dirancang pemerintah.

Bahkan negara tersebut sudah mengirim perwakilannya masuk ke dua kota besar untuk memengaruhi WNI agar uangnya tidak dibawa kembali ke dalam negeri.

"Sudah ketemu di dua kota. Sehingga ini perlu diantisipasi. Siapa-siapa yang sudah berbicara di situ, nama-namanya ada di saya semuanya," ucap Jokowi .

Jokowi juga mengingatkan bahwa tax amnesty adalah program besar. Jika berhasil, akan berdampak positif bagi ekonomi Indonesia. Namun jika tidak berhasil, Jokowi meyakini tidak ada momentum lain untuk memulai program seperti ini di lain waktu.

"Tidak ada lagi momentum selanjutnya. Ini hati-hati semuanya. Lancarkan sekali lagi, setting lapangannya lebih diperketat lagi Bu Menkeu," tutur Jokowi.

Kompas TV Pemerintah Tegaskan Dana RI Harus Kembali
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan Karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan Karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' di Pilkada Jakarta

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" di Pilkada Jakarta

Nasional
Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Nasional
Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com