Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dari Indonesia Merdeka sampai Santoso di Poso

Kompas.com - 24/07/2016, 15:02 WIB

Teror yang berarti mencapai tujuan politik atau kekuasaan dengan menggunakan kekerasan sebagai alat utama menyertai perjalanan Republik Indonesia sejak kemerdekaan.

Pada fase awal kemerdekaan RI, dikenal masa Bersiap (Belanda: Wees Paarat) sejak Agustus hingga Desember 1945, teror menimpa orang Belanda, Indo-Eropa, dan kebangsaan Eropa lainnya yang berada di kamp tawanan Jepang.

Penulis Wenri Wanhar menggambarkan periode teror dan pembunuhan tersebut dalam buku Gedoran Depok yang menceritakan kekerasan terhadap orang-orang "Belanda Depok" yang dituduh menjadi kaki tangan Belanda.

Sebaliknya, pihak Belanda pun melakukan kekerasan balasan dengan aksi teror, seperti dilakukan serdadu KNIL di Batavia semasa Perang Kemerdekaan RI 1945-1949.

Mereka meneror kampung-kampung di seputar Jakarta yang masih mereka sebut Batavia. Para pejuang RI juga membalas di wilayah pendudukan, seperti di Karawang, dengan melakukan kekerasan berupa pembunuhan dan penyiksaan terhadap mereka yang diduga menjadi mata-mata atau kaki tangan Belanda.

Sejarawan Australia, Robert Cribb, menjelaskan dengan detail saling teror dua pihak tersebut dalam buku Gangster and Revolutionaries and Indonesia's Revolution.

Sejarawan Bonnie Triyana menuturkan, teror lanjutan yang terkenal dilakukan pihak Belanda adalah aksi Kapten Raymond "Turk" Westerling bersama pasukan khusus dari Depot Speciale Troepen di Sulawesi Selatan 1946-1947 dan juga pembantai APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di Bandung, Jawa Barat, Januari 1950.

Pemahaman keliru

Dia mengingatkan, konteks teror pada 1950-an berbeda dengan terorisme saat ini yang lebih banyak bicara pada pemahaman keliru dalam keagamaan dan sektarian.

"Kelompok komunis dan kiri melakukan teror kekerasan pada Peristiwa Tiga Daerah di Jawa Tengah, Revolusi Sosial Banten, dan Revolusi Sosial di Sumatera Timur. Kelompok kanan atau golongan agama juga melakukan kekerasan, seperti Darul Islam-Tentara Islam Indonesia (DI-TII) yang meneror penduduk di Priangan Selatan (Jawa Barat) dan Banten. Kelompok-kelompok militer pun waktu itu terlibat dalam afiliasi politik kiri dan kanan. Ditambah lagi kemampuan aparatur negara masih lemah," ujar Bonnie.

Teror juga dilakukan kelompok kiri dalam Revolusi Madiun 1948. Pihak lawan politik juga melakukan kontra teror sebagai pembalasan.

Bonnie menambahkan, Revolusi Sosial merupakan akumulasi kemarahan rakyat kecil terhadap kaum elite dan juga jaringan bisnis Tionghoa yang dianggap merupakan bagian dari rezim Hindia-Belanda dan semasa Jepang juga dinilai berkolaborasi dengan kekuasaan bersenjata.

Pada periode sama juga muncul rangkaian teror dan kekerasan dari kelompok kanan DI-TII. Masyarakat Sunda di Jawa Barat selama belasan tahun hidup dalam tekanan dan ketakutan akibat intimidasi dan pembunuhan.

Kekerasan pada awal kemerdekaan itu berakhir tahun 1962 dengan penangkapan dan eksekusi mati pemimpin DI-TII, SM Kartosuwirjo.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com