Jangan Konvensional, BNPT Perlu Evaluasi Program Deradikalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai, upaya deradikalisasi yang dilakukan pemerintah selama ini belum efektif.

Keberadaan Santoso alias Abu Wardah, pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yang belum lama ini tewas dalam penyerbuan oleh tim gabungan TNI-Polri dalam operasi Tinombala menjadi buktinya.

“Makanya, BNPT harus mengevaluasi program deradikalisasi itu, efektivitas program tersebut. Jangan terlalu konvensional,” kata anggota  di Kompleks Parlemen, Jumat (22/7/2016).

Seperti diberitakan Harian Kompas, pada 2010 lalu, Santoso yang teradikalisasi melalui cara konvensional, pernah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan pemerintah.

Salah satu proyek deradikalisasi yang dijalani Santoso yaitu membersihkan pipa air di Palu.

Akan tetapi, paham radikal yang diterima Santoso melalui pendekatan personal, tidak sepenuhnya hilang.

Alih-alih program deradikalisasi itu berhasil mencuci otak Santoso, program itu justru menjadi medium bagi konsolidasi yang ia lakukan bersama rekan-rekannya.

Menurut Masinton, deradikalisasi tidak bisa diterapkan dengan sistem beli putus.

Program tersebut harus tetap berjalan meskipun terpidana teroris sudah lepas dari penjara.

“Maka pendekatan yang dilakukan pemerintah harus lebih komprehensif, tidak bisa setengah-setengah,” kata dia.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan yakni dengan perspektif ekonomi dan kebudayaan. 

Selain itu, pendekatan yang lebih ketat melalui penegakan hukum.

Masinton menilai, banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang bergabung dalam kelompok teroris.

Beberapa di antaranya yakni faktor ekonomi, politik dan adanya kesamaan ideologi.

Pemerintah daerah juga harus terlibat aktif dalam upaya deradikalisasi. Hal itu untuk memastikan bahwa program deradikalisasi yang telah diberikan pemerintah pusat terhadap terpidana teroris terus berjalan.