Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah RI Minta WNI di Turki Tetap Tenang dan Tinggal di Rumah

Kompas.com - 16/07/2016, 12:13 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu) Arrmanatha Nasir mengatakan, pemerintah Indonesia meminta kepada warga negara Indonesia di Turki untuk tetap tenang dalam menyikapi konflik di negara tersebut.

Sehubungan dengan konflik yang terjadi di sana, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap konstitusi dan prinsip demokrasi. Pemerintah juga berharap situasi di Turki akan segera pulih.

"Untuk sementara waktu tinggal di rumah, terus mencermati perkembangan dan situasi keamanan dan melakukan komunikasi dengan KBRI Ankara dan KJRI Istanbul," kata Arrmantha melalui keterangan tertulis, Sabtu (16/7/2016).

Pemerintah juga mengimbau kepada warga yang akan melakukan perjalanan ke Turki untuk terlebih dahulu mencari tahu perkembangan situasi terakhir di sana.

"Khususnya (warga yang akan menuju) Ankara dan Istanbul dalam waktu dekat untuk terlebih dahulu memantau keadaan keamanan sebelum keberangkatan," kata dia.

Saat ini, jumlah WNI yang ada di Turki saat ini mencapai 2.700 orang. Sebanyak 800 orang di antaranya berada Instanbul dan 400 orang di Ankara.

Warga bisa menggali informasi terkait situasi di Turki melalui kontak KBRI Ankara di nomor +90 532 135 2298 atau +90 533 812 0760.

Selain itu, informasi juga bisa didapatkan melalui KJRI Istanbul, dengan menghubungi: +90 531 453 0351, atau +90 531 983 1534.

Situasi keamanan di Turki menjadi sorotan menyusul pernyataan sekelompok elemen militer Turki mengklaim telah menguasai negeri itu pada Sabtu (16/7/2016) malam itu. Hal itu memicu bentrokan berdarah di Istanbul dan Ankara.

Fotografer AFP melaporkan telah menyaksikan tentara menembaki warga yang berkumpul di dekat salah satu jembatan Selat Bosphorus di Istanbul. Sementara itu, kantor berita Anadolu mengabarkan, gedung parlemen Turki di Ankara diserang dengan menggunakan bom.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com