Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tantowi Menilai Komisi I Perlu Bahas "Pokemon Go" dengan Menkominfo

Kompas.com - 15/07/2016, 18:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Demam permainan "Pokemon Go" telah merambah berbagai kalangan.

Permainan yang aplikasi resminya belum dirilis di Indonesia itu dianggap membawa banyak dampak buruk.

Komisi I DPR tak menutup kemungkinan akan membahas Pokemon Go dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

"Kita lihat perkembangannya beberapa hari ke depan. Bisa saja "Pokemon Go" akan jadi pembahasan dengan Menkominfo. Dampak negatifnya sudah mulai terasa," kata Anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya melalui pesan teks, Jumat (15/7/2016).

Tantowi menilai, permainan itu bisa membahayakan karena lokasi bermainnya di tempat-tempat umum dan terbuka.

Hal ini membuat trainer (pemain) terlalu fokus dpada gawainya sehingga abai dengan situasi sekitar. 

Ia juga menganggap Pokemon Go berpotensi mengancam keamanan sistem informasi karena dimainkan menggunakan Global Positioning System (GPS).

"Karena game tersebut belum rilis resmi, pemerintah akan bertindak jika keamanan informasi mulai terancam," kata dia.

Namun, banyak hal yang menjadi pertimbangan, di antaranya, dampak positif dari permainan tersebut terhadap sektor pariwisata.

Alasannya, untuk berburu Pokemon, trainer dituntut untuk mengunjungi tempat-tempat umum dan lokasi unik.

"Selalu ada plus minusnya, demikian juga pariwisata. Tapi kita mesti timbang-timbang betul baik buruknya," ujar Politisi Partai Golkar itu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Google membangun aplikasi Pokemon Go di kawasan Balai Kota dan lokasi wisata lainnya.

Kepala UPT Jakarta Smart City Setiaji mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan dapat mendorong warga untuk berwisata ke Balai Kota dan lokasi wisata lain di Jakarta.

"Ini kan aplikasinya under (di bawah) Google juga. Apalagi kami punya hubungan erat dengan Google dan kami berencana membangun partnership sama mereka," kata Setiaji kepada Kompas.com, Jumat.

Game "Pokemon Go" juga tidak hanya digandrungi oleh anak muda dan masyarakat umum. Pejabat di Istana seperti Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga ikut menjajal game berbasis augmented reality itu di telepon genggamnya.

"Yang penting mainnya hati-hati, kalau tidak bisa bahaya," ujar pria yang akrab disapa Pram ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com