Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Akan Evaluasi Kemacetan di Pintu Keluar Tol Brebes Timur

Kompas.com - 05/07/2016, 16:53 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan akan mengevaluasi kemacetan yang sempat terjadi di pintu keluar tol Brebes Timur usai arus balik Lebaran nanti.

Menurut dia, ada beberapa hal yang membuat jalur tersebut macet parah, terlebih karena kondisi jalan setelah pintu keluar tol Brebes Timur yang dianggap tidak kondusif bagi pengendara.

"Nanti kami evaluasi, kenapa exit-nya di situ, yang dekat pasar, akses arterinya hanya dua jalur. Itu akan kami kaji nanti," kata Jonan di Posko Lebaran Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (5/7/2016).

Jonan menilai, kemacetan yang dialami pemudik menjelang Lebaran tahun ini di pintu keluar tol Brebes Timur disebabkan volume kendaraan yang cukup besar.

Dari catatannya, volume kendaraan di sana meningkat lima kali lipat dibanding beberapa hari menjelang Lebaran tahun lalu.

"Kalau mau diantisipasi, caranya bagaimana coba? Media ngajarin saya deh, saya mau tahu. Itu volumenya lima kali dari biasanya, pasti macet," tutur Jonan.

Pengalaman macet oleh pemudik akan digunakan Jonan untuk memperbaiki sistem ke depannya agar tidak terjadi peristiwa serupa.

Dari sisi pemudik sendiri, Jonan melihat banyak yang antusias untuk mencoba jalur tol yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Juni 2016 lalu.

Sebelumnya, Jokowi menganggap penyebab kemacetan di ruas tol Brebes Timur karena belum terhubungnya ruas jalan tol Pejagan-Pemalang dengan ujung tol yang berada di Brebes Timur.

Bila semua ruas jalan tol tersambung, mulai dari Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, dan Ngawi-Kertosono, diperkirakan tidak akan ada kemacetan parah.

Dalam kesempatan yang sama Jokowi juga berjanji untuk menyelesaikan proyek-proyek jalan tol yang tersisa guna memperlancar lalu lintas di Pulau Jawa.

Kompas TV "Contra Flow" di Tol Pejagan-Brebes Timur
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com