Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Ingin Kemacetan Parah di Brebes Tidak Terjadi Lagi

Kompas.com - 04/07/2016, 20:08 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta pemerintah untuk serius mengatasi kemacetan di jalur Pantura di kawasan Brebes, Jawa Tengah.

Apalagi, saat ini banyak pemudik menggunakan jalur tersebut untuk pulang ke kampung halaman.

Menurut Zulkifli, kemacetan yang terjadi saat ini sudah sangat parah. Bahkan, kemacetan terjadi hingga berjam-jam.

"Saya melihat ekspektasi pemerintah untuk jalur mudik pantura sangat tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan kesiapannya," kata Zulkifli melalui keterangan tertulis, Senin (4/7/2016).

"Saya memonitor telah terjadi kemacetan yang luar biasa di Pantura bahkan terjadi stagnansi dan bahkan berpuluh-puluh jam tidak bergerak sama sekali," lanjut dia.

Zulkifli meminta pemerintah segera mengatasi kemacetan ini. Ke depan, kemacetan di jalur Pantura dan jalur mudik tidak boleh terulang.

"Masalah ini harus segera diatasi dan tidak boleh terjadi lagi di masa-masa yang akan datang," kata dia.

Meskipun demkian, Zulkifli menilai, secara umum kesiapan pemerintah menghadapi arus mudik tahun ini, terutama dibidang transportasi, sudah cukup baik.

Sejumlah perubahan positif terjadi di Bandara Jakarta, Surabaya, Lampung dan Jawa Tengah. Selain itu pelabuhan-pelabuhan kapal laut di sejumlah daerah juga sudah cukup baik.

"Saya sudah mengecek di beberapa daerah, kesiapannya sudah lebih baik. Hanya yang kami sayangkan kesiapan jalur Pantura saja," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Kompas Video Antrean Kendaraan Sepanjang 18 KM di Tol Pejagan - Brebes
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com